• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 26 Oktober 2014
Tribunnews.com

Istana: Proses Ganti Rugi Tanah Milik Baktir Sedang Diproses BPN

Sabtu, 4 Mei 2013 01:12 WIB
Istana: Proses Ganti Rugi Tanah Milik Baktir Sedang Diproses BPN
Logo BPN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Istana Presiden angkat suara menanggapi mengenai kasus belum dibayarkannya ganti rugi atas tanah seluas 6.000 meter per segi di Jl A Yani Surabaya (kini berdiri Royal Plaza) yang dimiliki M Baktir.

Tanah itu diperoleh dari tukar guling empat rumahnya di Jl Jetis Agraria (kini kantor Badan Pertanahan Nasional, BPN Jawa Timur).

Tanah 6.000 meter persegi di Jl A Yani dikelola untuk dibangun hotel dengan bendera PT Internasional Beringin Hotel dengan mengambil kredit dari BNI 1946. Kredit itu kemudian berperkara. Di saat perkara berlangsung, BPN menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama pemilik baru, yaitu PT Seafer Hotel Internasional.

M Baktir melalui kuasa hukumnya, Amir Syamsuddin SH (kini Menkum dan HAM) menggugat BPN dan pihak-pihak terkait. Sampai di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memenangkan M Baktir dalam putusan MA Nomor.2631.K/Pdt/1999 tanggal 15 September
2004. MA memerintahkan BPN bayar ganti rugi kepada M Baktir.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi dan Informasi, Heru Lelono menyatakan penggantian yang terjadi karena kasus hukum menjadi tanggungjawab Lembaga terkait. Yakini BPN dalam kasus ini.

"Jadi dalam hal ini menjadi tanggungjawab BPN," ungkap Staf Khusus Presiden ini Kamis (25/4/2013).

Lebih lanjut Heru katakan, pembayaran ganti rugi tanah miliki Baktir tengah diproses BPN.

"Setahu saya BPN sedang memprosesnya," jelas Heru.

Redaksi masih belum mencoba menghubungi Kepala BPN Hendarman Supandji untuk mengkonfirmasi mengenai proses ganti rugi ini. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari Kepala BPN.

DPR Siap Bantu

Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo prihatin dengan sikap Kementerian Keuangan yang lambat melaksanakan putusan MA untuk membayar ganti rugi kasus Tanah di Royal Plaza Surabaya, atas nama ahli waris Mohamad Baktir.

Politisi Golkar ini menegaskan tidak ada alasan bagi Kementerian Keuangan untuk tidak melaksanakan keputusan MA. "Tak ada alasan bagi untuk tidak melaksanakan keputusan MA," tegas Bambang.

Dia tegaskan, DPR akan memperjuangkan Baktir untuk mendapatkan haknya sesuai putusan MA. DPR pun akan terus mendesak Kemenkeu untuk membayarkan kewajibannya kepada Baktir.

"Nanti kita minta komisi XI DPR selaku mitra Menkeu untuk mendesak yang bersangkutan membayar kewajiban tersebut," janjinya.

Lebih lanjut, kata dia, bila nantinya, pemerintah tak beritikad baik melunasi ganti rugi, DPR mendukung Baktir mengajukan gugatan hukum berupa somasi kepada pemerintah, yakni Kemenkeu.

Lebih lanjut ketika Surya hendak mengkonfirmasi mengenai kasus ini kepada mantan kuasa hukum korban, yang kini menjabat Menkum dan HAM Amir Syamsuddin enggan berkomentar. Karena Amir kini telah melepas sementara profesi kepengacaraannya selama masih menjabat Menteri.

"Saya tidak bisa menjawab mengenai hal ini. Karena saya telah melepaskannya saat saya menjabat Menteri," ujarnya.

M Baktir menjadi pemilik tanah seluas 6.000 meter per segi di Jl A Yani Surabaya (kini berdiri Royal Plaza). Tanah itu diperoleh dari tukar guling empat rumahnya di Jl Jetis Agraria (kini kantor Badan Pertanahan Nasional, BPN Jawa Timur).

Tanah 6.000 meter persegi di Jl A Yani dikelola untuk dibangun hotel dengan bendera PT Internasional Beringin Hotel dengan mengambil kredit dari BNI 1946. Kredit itu kemudian berperkara. Di saat perkara berlangsung, BPN menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama pemilik baru, yaitu PT Seafer Hotel Internasional.

M Baktir melalui kuasa hukumnya, Amir Syamsuddin SH (kini Menkum dan HAM) menggugat BPN dan pihak-pihak terkait. Sampai di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memenangkan M Baktir dalam putusan MA Nomor.2631.K/Pdt/1999 tanggal 15 September
2004. MA memerintahkan BPN bayar ganti rugi kepada M Baktir.

BPN kemudian mengajukan anggaran kepada Menkeu. Dana sudah dialokasikan, DPR juga menyetujui, namun Depkeu tidak juga mencairkan. Tanggal 3 Oktober, Kepala BPN baru, Hendarman Supandji menegaskan lagi dengan menerbitkan surat nomor 3530/27.3/X/12 tanggal 3 Oktober 2012. Isinya, Menkeu harus membayar ganti rugi sesuai keputusan MA.

M Baktir pun berkirim surat ke Menkeu untuk menagih ganti rugi, namun hingga kini Depkeu seolah bungkam seribu bahasa.
M Baktir merasa dipingpong dan dipersulit Depkeu yang dipimpin Menkeu Agus Martowardojo. "kalau ia tidak bisa mendapatkan ganti rugi atas kesalahan negara itu, maka kembalikan saja tana saya 6.000 meter persegi," kata Baktir yang kini menempati rumah kontrakan di Surabaya Timur.

Jika ganti rugi tak kunjung turun, bukan tak mungkin M Baktir akan menggugat lewat jalur hukum untuk mengambil-alih tanahnya 6.000 meter persegi yang kini sudah ada bangunan Royal Plaza.
 
"M Baktir adalah seorang jamaah Majelis Dzikir Ar-Rizqiyyah. Karena Baktir sudah tak punya uang lagi, ia minta bantuan majelis ini. Semua harta bendanya habis. Semoga Allah SWT menolongnya, Amin," kata Ketua Umum Majelis Dzikir Ar-Rizqiyyah, Drs H Basuki Subianto, 27 Maret 2013.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Willy Widianto
0 KOMENTAR
1744172 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas