• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 23 Agustus 2014
Tribunnews.com

PKS Nilai Perbudakan Tangerang Biadab

Minggu, 5 Mei 2013 09:17 WIB
PKS Nilai Perbudakan Tangerang Biadab
KOMPAS images/KRISTIANTO PURNOMO
Buruh pabrik industri pengolahan limbah menjadi perangkat aluminium terlihat saat rilis di Polres Kota Tangerang, Sabtu (4/5/2013). Polres Kota Tangerang dan Kontras menggerebek serta membebaskan 34 buruh yang disekap di pabrik wajan di Kampung Bayur Opak RT 03 RW 06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PKS Indra menilai perilaku pengusaha pelaku perbudakan di Tangerang sunggu biadab. Pasalnya, pengusaha tersebut telah menyekap, menyiksa, mengitimidasi dan memperlakukan layaknya budak para pekerja yang trjadi di Pabrik Kuali, Sepatan Timur Kabupaten Tangerang.

"Tindakan hal ini jelas merupakan tindak pidana yang setidak-tidaknya melanggar Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang, Pasal 351 tentang penganiayaan, dan Pasal 336 tentang melakukan ancaman," kata Indra di Jakarta, Minggu (5/5/2013).

Selain itu, pengusaha tersebut patut diduga juga telah melakukan pelanggaran HAM seperti yang diatur dalam UU 39/1999 dan  tentunya UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan, baik dalam aspek pidana ketenagakerjaan maupun pelanggaran administrasi ketegakerjaan.

Untuk itu, Anggota Komisi III itu meminta pengusaha beserta semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut harus dihukum seberat mungkin. Termasuk ditelusuri adanya kemungkinan oknum-oknum aparat dan perangkat pemerintahan yang membekingi perbudakan ini.

"Menurut saya tanpa beking,rasanya kasus ini harusnya sudah terungkap sejak jauh-jauh hari," ujarnya

Menurut Indra, kasus ini merupaka bukti nyata lalainya negara dalam memberikn perlindungan kepada para buruh. Apabila Kementrian ketenagakerjaan dan dinas tenagakerja tidak lalai dan menjalankan tugasnya secara baik, terutama dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan seperti yang diamanahkan UU No.13/2003, maka perbudakan seperti yang terjadi di Sepatan Timur Kabupaten Tangerang tidak akan terjadi.

"Waktu penyekapan tiga bulan merupakan waktu yang cukup panjang dan lama. Jadi para pengawas ketenagakerjaan pada kemana dan ngapain saja selama ini," katanya.

Selain itu, Indra mengatakan Kementrian ketegakerjaan harus melakukan evaluas dan menjadikan kasus ini perhatian penting dalam menjalankn fungsi pengawasan ketenagakerjaan. "Sangat mungkin kasus serupa terjadi ditempat lain," ujarnya.

Oleh karena itu harus ada kemauan dan kesungguhan dalam melakukan sidak ke lapangan, evaluasi berkala dan penindakan kepada setiap praktek pelanggaran ketenagakerjaan baik berupa perbudakan seperti yang terjadi di pabrik kuali, Kabupaten Tangerang.

"Atau praktek-praktek  penyimpangan lainnya seperti penyimpangan praktek outsourcing, sistem kontrak, intimidasi kebebasan serikat,upah murah,PHK sepihak," tuturnya.

Seperti diberitakan sejumlah buruh di perusahaan pengolahan limbah menjadi aluminium balok dan kuali disiksa di pabriknya  di Kampung Bayur Opak RT 03/06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang. 

Sejumlah karyawan yang kabur dari sekapan melaporkan majikannya tersebut ke Kontras dan Komnas HAM. Kemudian Komnas HAM berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya hingga akhirnya Polresta Tangerang atas instruksi dari Polda Metro Jaya melakukan penggrebekan.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Gusti Sawabi
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1747552 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas