• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 30 Agustus 2014
Tribunnews.com

DKPP tak Sekadar Memecat Anggota KPU

Sabtu, 11 Mei 2013 07:43 WIB
DKPP tak Sekadar Memecat Anggota KPU
NET

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Koordintor Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (SIGMA) Said Salahudin menyayangkan tertundanya keputusan pelangaran etika Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Sedaianya, Jum'at (10/5/2013) kemarin DKPP memutuskan pelanggaran etika yang dilakukan KPU dan Bawaslu.  Tak ada penjelasan resmi dari DKPP sidang keputusan tesebut diundur pekan depan.

"Mundurnya keputusan DKPP karena masih dalam perdebatan di internal. Anggota DKPP  berisikan orang-orang dengan latar belakang berbeda-beda. Ada dari unsur tokoh masyarakat dan ada juga dari unsur pemerintah. Tentunya, masing-masing anggota DKPP mempunyai tujuan dan maskud yang berbeda masuk ke DKPP," kata Said Salahudin kemarin.

Said menegaskan, DKPP akan memecat anggota KPU.  Keyakinan Said tersebut diperkuat dengan data yang dimilikinya termasuk manipulasi yang diduga dilakukan oleh KPU termasuk perturn KPU Nomor 14 dan Peraturan KPU Nomor 15.

"Saya yakin ada 2 sampai 3 orang Komisioner KPU dipecat oleh DKPP. Kendati ada pemecatan menurut Said, sistem penyelengaraan pemilu di KPU tidak akan oleng," ujar Said.

Kalau terjadi pemecatan anggota KPU, imbuhnya,  tidak akan mempengaruhi kinerja KPU. dan tidak akan merugikan KPU secara kelembagaan.  Meskipun 7 komisioner KPU dipecat DKPP, Sekjen KPU bisa mengambil alih tugas komisoner tersebut.

Ketua pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar menambahkan,  sidang di DKPP sangat jauh berbeda kualitas dan kuantitasnya jika dibandingkan sidang di Bawaslu maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

‎‚Äč"Di DKPP dilakukan sidang yang sangat mendalam untuk memeriksa alat bukti yang diajukan pengadu terkait dengan verifikasi faktual partai politik (Parpol). Mendengarkan keterangan saksi dan keterangan saksi ahli serta  melakukan sidang lapangan di 3 Provinsi," katanya.

Menurutnya, dengan menggunakan uang Negara dan menghabiskan waktu yang luar biasa lama, sayang jika DKPP hanya akan melahirkan keputusan yang 'tidak adil' dan sekedar memberikan sanksi kepada Komisioner KPU dan Bawaslu. Dengan alasan, kewenangan mereka hanya memeriksa etika penyelenggara Pemilu.

"Jika hasil kerja DKPP hanya itu, maka bisa dikatakan persidangan DKPP adalah bubble, teori balon yang terkesan besar namun sesungguhnya kerdil. DKPP terlihat sudah merendahkan martabatnya sendiri karena peradilan yang mereka lakukan tidak memberikan rasa adil layaknya peradilan," katanya.

Editor: Rachmat Hidayat
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1771822 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas