• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 29 Agustus 2014
Tribunnews.com

Inilah Usulan Pemerintah untuk Amputasi Politik Dinasti

Kamis, 23 Mei 2013 21:03 WIB
Inilah Usulan Pemerintah untuk Amputasi Politik Dinasti
NET
ILUSTRASI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah sudah memiliki solusi mengamputasi politik dinas, dalam jabatan eksekutif kepala daerah.

Solusi ini baru sebatas usulan pemerintah, yang akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang Pemilukada. Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri yang mewakili pemerintah, mengambil logika Undang-undang Kehakiman untuk usulannya.

Jadi, seorang hakim yang memiliki hubungan darah dalam memutus perkara terdakwa, harus mundur.

"Jadi, kalau ada hubungan darah dan perkawinan dengan petahana, baik ke atas, samping, satu tingkat, dia (calon kepala daerah) wajib mengundurkan diri. Kalau tidak mundur, nanti KPU yang akan mencoret namanya," tuutr Djohermansyah di DPR, Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Untuk kasus calon kepala daerah, lanjutnya, siapapun berhak mencalonkan. Sekalipun, kepala daerah yang akan digantikan memiliki hubungan keluarga. Ini akan diatur dalam bab yang mengatur soal pencalonan kepala daerah.

Jika kemudian calon kepala daerah yang memiliki hubungan darah dengan petahana berdasar hasil pemilu menang, maka penetapannya sebagai kepala daerah harus mundur, kalau tidak akan dibatalkan. Sehingga, yang maju adalah wakilnya.

Djohermansyah memaparkan, pemerintah mengatur soal keluarga petahana yang terpilih sebagai kepala daerah, bukan dalam bab yang menyoal syarat siapa yang mencalonkan, tapi dalam bab tentang penetapan.

"Makanya, pencalonan itu kami atur tidak dalam syarat, tapi dalam proses pencalonan. Dengan begitu, tidak termasuk membatasi hak-hak orang dalam pencalonan. Sama dengan proses dia ditunjuk sebagai hakim untuk tangani sebuah perkara," jelasnya.

Pemerintah sempat khawatir jika melarang anggota keluarga petahana mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka akan membuka potensi publik melakukan peninjauan kembali terhadap undang-undang ini. Sehingga, pemerintah mencari jalan keluar lain.

Djohermansyah menguraikan, sekarang waktu yang tepat mengatur politik dinasti. Sebab, politik dinasti berpotensi menjamurkan dinasti politik di daerah. Pemerintah menemukan, sudah 10 persen jumlah kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi, memiliki hubungan keluarga.

Beberapa waktu lalu, pemerintah sudah merilis data, bahwa terdapat sekitar 30 daerah yang melakukan politik dinasti, dan jumlahnya terus meningkat menjadi 50 daerah, dan dijamin akan terus meningkat.

“Kami tidak haramkan politik dinasti ke depan, tapi untuk saat ini, itu masih buruk. Jadi, tahun-tahun ke depan kalau memang ada perubahan, kami lakukan lagi peninjauan terhadap uu ini,” terangnya. (*)

Penulis: Y Gustaman
Editor: Yaspen Martinus
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1822731 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas