• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribunnews.com

KPK: Anis Matta Perlu Didalami

Sabtu, 25 Mei 2013 10:38 WIB
KPK: Anis Matta Perlu Didalami
WARTAKOTA/Henry Lopulalan
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran dana pencucian uang tersangka Ahmad Fathanah ke Presiden PKS, Anis Matta dan elit PKS lainnya. Aliran dana ini terkait suap dalam skandal penetapan kuota impor dagimg sapi di Kementan yang menyeret mantan Presiden PKS Luthfi hasan Ishaaq sebagai tersangka.

Intensifikasi penyelidikan KPK itu didasarkan bukti yang dihimpun penyidik maupun dari fakta persidangan suap Rp 1 miliar yang menyeret dua direktur PT Indoguna Utama (IU), Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor.

Juard dan Abdi didakwa memberi hadiah atau janji berupa uang Rp 1,3 miliar dari commitment fee Rp 40 miliar kepada anggota DPR, sekaligus Presiden PKS Luhtfi Hasan Ishaaq. Pemberian uang dilakukan melalui orang dekat Luhtfi, Ahmad Fathanah.

"Anis Matta perlu didalami dan sedang didalami," ungkap Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (24/5).
Busyro menjelaskan, berbagai upaya KPK mendalami dugaan Anis turut menerima aliran dana ini dengan membandingkan bukti-bukti yang telah diperoleh dengan bukti lainnya. "Bisa (melalui) saksi, bukti surat-surat dan rekaman-rekaman," tuturnya.

Apakah di antara pendalaman terkait tanah Anis Matta yang ditengarai memiliki kaitan dengan Fathanah? Busyro tak membantah. "Itu (tanah Anis Matta) terus, dan sedang didalami," tandas Busyro yang pernah menjabat Ketua Komisi Yudisial (KY) itu.

Seperti dilansir Tribun sebelumnya, Presiden PKS Anis Matta telah diperiksa KPK sebagai saksi Fathanah, Senin (13/5) lalu. Penyidik KPK mencecar Anis mengenai tanah miliknya di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Jakarta Timur.

Pasalnya, salinan sertifikat tanah ditemukan dalam tas Fathanah. Anis mengakui, sertifikat itu terkait tanahnya dan telah dilaporkannya ke KPK. Tanah itu kemudian diserahkan ke adiknya, Zaldi Matta.

Menurut Anis, tanah itu kemudian dibuat program seperti properti iklan, program proyek properti atau cluster. Keluarga Fathanah tertarik dan ingin membeli tanahnya. Meski sempat terjadi tawar-menawar, tak berujung transaksi jual beli.

Lalu bagaimana dengan pendalaman KPK terkait aliran dana Fathanah? Anis Matta menilai perkembangan kasus suap yang menyeret Luthfi saat ini, terlalu jauh dan tak sepantasnya dimunculkan ke publik.

"Terlalu banyak pihak yang dilibatkan yang seharusnya tidak terlibat, termasuk para perempuan-perempuan itu yang kemudian dijadikan sebagai tontonan yang kita sebut gejala festivalisasi," kata Anis.

Ia menilai pengungkapan nama-nama wanita yang dikait-kaitkan kasus suap itu di luar kepantasan. Anis meyakini publik dapat menilai bagaimana PKS diperlakukan tidak adil dalam penanganan kasus yang melibatkan petinggi PKS.
Ia meyakini justru melahirkan simpati publik kepada PKS, sehinga dirinya optimis partai yang dipimpinnya mampu memenuhi target meraih posisi tiga besar dalam Pemilu 2014. "Saya kira publik mulai merasakan ada semacam ketidakadilan. Justru akan bersimpati," ujarnya percaya diri.

Sekjen PKS, Taufik Ridho menyebut pendanaan di PKS berbeda dengan partai lainnya. Pendanaan di PKS berbasis kader, di mana tiap kader berperan dalam pendanaan partai. "Kita menyumbang itu bagian dari kebaikan, kita kaitkan semua dengan ibadah. Itu prinsip yang kita tanamkan ke kader," kata Taufik Ridho.

Ia menegaskan, tak ada target tertentu dalam pengumpulan dana partai. "Tak ada target dana, yang penting menang, dapat kursi di Dapil yang bersangkutan," jelasnya.

Ia menyebut mekanisme pendanaan ini unik. "Di PKS itu ada keunikan, yang mengeluarkan dana bukan hanya Caleg. Kader juga keluar duit, mereka beli kaus, bendera. Ini mungkin yang jarang ditemui di partai lain," tuturnya.

Kader PKS di Tanah Air mencapai 600 ribu orang, semuanya mendonasikan iuran wajib tiap bulan. Selain itu, dalam kegiatan tiap pekan yang diikuti kader ada infaq. Dana tersebut dikelola masing-masing Dapil untuk pengembangan partai.
"Untuk iuran yang wajib, misalnya saya. Saya iuran sekitar enam persen dari penghasilan sebulan. Belum anggota DPR yang mencapai 20 juta sebulan, belum anggota DPRD provinsi, ini yang membedakan pendanaan kami," jelas Taufik.

Kewajiban bayar iuran dan mengkuti kegiatan tiap pekan dalam partai berlaku bagi semua kader tanpa kecuali, termasuk mereka yang menduduki jabatan menteri dan kepala daerah. "Kalau dia sebagai kader, karena dia ikut dalam pembinaan bulanan, dalam pembinaan bulanan itu harus berinfaq," tukasnya.

Apapun alasan elite PKS, KPK tak goyah menyelidiki dugaan aliran dana Fathanah dan Luthfi ke PKS. Pimpinan KPK, Busyro menilai reaksi tak proporsional elite PKS terhadap upaya penegakkan hukum KPK, menandakan tak paham aturan UU.
"Mereka yang belum paham aspek teoritiknya. Pemahamannya seperti tadi, yaitu TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) harus didahului dengan terbukti tindak pidana korupsinya. Itu tak bisa langsung TPPU," tutur Busyro.

Ia menegaskan, KPK tak sembarangan menjerat seseorang sebagai tersangka pencucian uang. Alasannya, hal tersebut harus didalami dan dibuktikan dulu. "Jadi tak pada tempatnya elite Parpol dan anggota DPR yang paham hukum atau seharusnya paham hukum, dan taat hukum mempertanyakan TPPU itu," tegasnya.

"Untuk apa TPPU itu dibuat Undang-undang yang sudah sah, tapi tidak diterapkan? Mestinya didukung. Soal terbukti-tidaknya, di pengadilan. Toh nanti kalau misalnya dianggap lemah, barang itu kan kembali kepada yang memilikinya," kata Busyro.
Sikap PKS yang melawan KPK diyakini sia-sia. "KPK itu lembaga negara. Jadi nggak ada gunanya. Melawan KPK ya sama saja dengan melawan lembaga negara," tandas Busyro.

Protes PKS tekait penerapan TPPU terhadap Luthfi, lanjut Busyro, juga merupakan suatu protes terhadap DPR. Sebab, hal tersebut sama saja memprotes keterwakilan partainya melalui legislator Senayan yang bertugas menggarap legislasi. "DPR sendiri semua anggotanya dari Parpol yang menyusun dan merumuskan pasal TPPU," tuturnya.

Dalam penetapan Pasal TPPU, kata Busyro, KPK melihat pada indikasi bukti permulaan pada TPK yang mengarah ke TPPU. Penyidik, harus menerapkan pasal TPPU secara maksimal jika terbukti. "TPPU ini uniknya dia undang-undang yang memiliki tujuan untuk bisa menelusuri siapa saja, baik itu korporasi maupun perorangan yang diduga teraliri," jelasnya.

"Oleh sebab itu, janganlah PKS menuding KPK yang tidak-tidak. Terlebih, PKS bukanlah diisi oleh para malaikat. Artinya, manusia biasa kan? Kalau manusia itu ya kalau salah, sesuai dengan temanya partai keadilan. Berarti menegakkan keadilan pada dirinya dan tubuhnya sendiri," sentil Busyro.

Busyro menilai Parpol yang ada tak memiliki ideologi jelas. "Sekarang ideologi Parpol itu apa?" ujarnya. Dalam pandangan KPK, Parpol terjerumus ideologi pragmatis dengan mengedepankan keuntungan semata.  "Ini yang masih bermasalah. Value-nya yang mengkonfirmasi ke kita," tuturnya.

Terungkapkan kemudian berbagai tindak korupsi yang terorganisir, dan membudaya, terrmasuk  di beberapa lembaga negara dan kementerian. "Itu tercermin seperti dalam kasus korupsi PON Riau, Madina dan Semarang," beber Busyro.

Mencermati penyelidikan KPK, DPW PKS mendesak KPK mengungkap tuntas sakandal suap dalam penetapan kuota impor daging sapi. "Prihatin, ini persoalan luar biasa. Kami berharap ini diselesaikan. Aparat KPK dapat membuka kasus ini sejelas-jelasnya," kata Sekretaris DPW PKS Sulut, Amir Liputo.

Anis Matta boleh pasang target tiga besar di Pemilu 2014. Namun di tingkat DPW, kata Amir, sangat menyadari guncangan signifikan kasus suap yang melibatkan mantan Presiden PKS.

"Kita harus yakin dan bekerja keras. Mau tak mau pasti berpengaruh. Saya kira harus diakui jujur, tentu ini mengganggu," kata Amir.
Apalagi penasihat hukum Fathanah, Ahmad Rozi mengungkap kalau kliennya menceritakan banyak mengalirkan dana ke sejumlah pihak. "Kalau soal yang perempuan dia tak pernah cerita sebanyak itu (45 wanita)," kata Rozi.

Apakah Fathanah juga mengaliri dana ke pejabat negara, Rozi yang juga kader PKS mengklaim tak pernah. Sebelumnya, beredar dokumen yang di dalamnya tercatat aliran dana Fathanah ke sejumlah pihak.

Rozi juga mengakui percakapan via telepon Luthfi saat KPK menangkap kliennya. "Benar, itu sudah diperdengarkan dalam persidangan kemarin. Pak Luthfi minta saya menemui Bu Elda agar menyiapkan data terkait impor sapi untuk diajukan ke Kementan," kata Rozi.

Kendati demikian, KPK merasa kesulitan melacak, apakah pencucian uang masuk ke PKS secara korporasi maupun oknum-oknum pribadi. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan, tindak pidana pencucian uang bukan tindak pidana biasa lantaran tingkat penyamaran uang yang tinggi.

"Dalam proses layering dan laundring, punya tingkat kecanggihan tertentu. Dalam transaksi ada layernya. Dan itu butuh alat konfirmasi," tuturnya. Menurut Bambang, walau ada aliran dana yang masuk ke PKS, belum tentu uang itu hasil korupsi.
Tingkat penyamaran uang juga menjadi kendala karena penyerahan uang tidak hanya satu ke satu orang. "Pembuktian-pembuktian itu punya tingkat kesulitan tertentu. Karena layer transit," jelasnya.

KPK tak hanya membuktikan bukti terjadi pencucian uang, tapi juga membutuhkan dukungan pembuktian lain serta keterangan para saksi di persidangan.

Dalam persidangan, Luthfi dan Ahmad harus melakukan pembuktian terbalik atas uang-uang yang diterimanya. Apabila tak berhasil membuktikan uang tersebut bukan hasil korupsi, ini akan dikembangkan KPK untuk kemudian mencari pihak-pihak yang terkait pencucian uang. "Konsentrasinya sekarang membuktikan suap-menyuap yang mau dibuktikan antara seorang ke orang lain, ke korporasi yang diduga berpengaruh," tegasnya.

Istri Fathanah, Sefti Sanustika mengakui pernah disuruh Fathanah mengantarkan uang untuk Luthfi. Uang itu, lanjut Sefti, disimpan di kantung plastik pecahan Rp 100 ribu. "Saya pernah disuruh Bapak (Fathanah) antar uang ke Pak Luthfi, cuma karena saya lagi ada acara sama teman-teman di Margo City, saya minta sopir yang antar," beber Sefti. Sefti tak tahu berapa jumlah uang yang diberikan suaminya ke Luthfi. Pemberian uang itu dilakukan Oktober 2012. (tribunnews/win/bah/leo)

Editor: Rachmat Hidayat
6 KOMENTAR
1827912 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
  • Agung Prajoko-Minggu, 26 Mei 2013 Laporkan
    dari dulu selalu salahin orang lain tanpa intropeksi,ntar letahuan terbukti di persidangan masih nyebut akal akalan. PKS sendiri selau gaduh konfrontatif menanggapinya , giliran masyarakat mengetahui kegaduhan karena sikap gaduh konfrontatif PKS sendiri ,
  • Aan-Minggu, 26 Mei 2013 Laporkan
    Bubarkan saja partai munafik yang bisanya
    jual agama dan berkedok alim ini.
  • Zaki-Minggu, 26 Mei 2013 Laporkan
    Sejahat-jahatnya orang adalah orang
    munafik. Ya kayak petinggi-petinggi Partai
    Kontol Sejahtera itu. Bubarkan dan tangkap
    semua pengurusnya.
  • Imam Wahyudii-Sabtu, 25 Mei 2013 Laporkan
    Petinggi PKS ƍäª usah sok
    suci..anda" semua adalah
    pengurus partai yg pandai
    bersilat
    lidah..ingatlah,kebohongan itu
    ndak bisa di sembunyikan,anda"
    semua itu munafik..paham
    tentang ayat" Allah SWT,tapi
    anda" juga yg menyengsarakan
    kader yg
  • Abdul Latif [banned]-Sabtu, 25 Mei 2013 Laporkan
    Komentar tidak ditampilkan karena user telah di banned
  • nach-Sabtu, 25 Mei 2013 Laporkan
    Siapa bilang kami bersimpati sama pks
    wahai anis matta??!!!...justru kami mau
    nanya..harta kalian dapat
    drmana??!!..apakah kalian semua sdh
    terlalu suci hingga menganggap kalian tdk
    bisa melakukan kesalahan???...KPK!!
    Tangkap semua politisi PKS yg t
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas