• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 22 Oktober 2014
Tribunnews.com

KPK Telaah Dugaan Korupsi di Kemendikbud

Kamis, 30 Mei 2013 20:14 WIB
KPK Telaah Dugaan Korupsi di Kemendikbud
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh usai mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2013) malam. M Nuh mendatangi KPK terkait penyerahan laporan Inspektorat Jenderal Kemendikbud mengenai dugaan korupsi Wamendikbud, Wiendu Nuryanti. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerima laporan hasil pemeriksaan Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait adanya dugaan penyelewengan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 di Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Hasil pemeriksaan Itjen Kemendikbud itu, disampaikan langsung Mendikbud, M Nuh ke KPK, Rabu kemarin.

"Ini hasil pemeriksaan di lingkungan Wamen (Wakil Menteri) oleh Itjen," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Saat menyampaikan laporan tentang adanya penyelewenangan itu, M Nuh diterima langsung oleh pimpinan KPK yang didamping Deputi Pengaduan Masyarakat KPK.

M Nuh kata Johan meminta KPK untuk segera melakukan analisis dan klarifikasi terhadap kasus yang telah mencuat ke publik.

"Atas laporan tersebut, pihak KPK akan melakukan telaah seperti juga kasus-kasus yang lain. Kita analisa dan telaah tentang apa yang dilaporkan oleh pak menteri," kata Johan.

Sementara itu, mengenai sampai kapan proses telaah itu dilakukan KPK, Johan mengatakan akan ditentukan oleh isi laporan, apakah memang valid mengandung unsur-unsur terjadinya tindak pidana korupsi atau tidak.

"Tidak langsung menteri yang lapor langsung ada tersangka. Tentu semua laporan akan melalui proses telaah, siapapun yang melaporkan," kata Johan.

Kendati demikian, Johan berharap laporan hasil pemeriksaan Itjen Kemendikbud mengenai adanya penyelewengan itu didukung bukti yang valid dan cermat. Sebab, Irjen Kemendikbud Haryono Umar merupakan mantan komisioner KPK yang tentu memiliki pengalaman dalam hal tersebut.

Dalam kasus ini, Itjen Kemendikbud menemukan berbagai penyimpangan dalam pengelolaan APBN-P tahun 2012 di Ditjen Kebudayaan. Diantaranya penggelembungan dana dari beberapa kegiatan diluar batas kewajaran. Auditor juga menemukan adanya intervensi pejabat pada sejumlah lelang kegiatan di Ditjen Kebudayaan yang melibatkan event organizer (EO).

"Banyak kegiatan yang menggunakan EO. Diduga ada intervensi dari pejabat untuk memenangkan EO tertentu dalam tender kegiatan. Selain itu, ada ketidakwajaran jumlah dana kegiatan yang digunakan dari APBN-P," kata Irjen Kemendikbud, Haryono Umar.

Haryono mengatakan, APBN-P tahun 2012 di Ditjen Kebudayaan mencapai Rp 700 miliar. Menurut informasi yang beredar, penyimpangan anggaran itu salah satunya melibatkan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti.

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Johnson Simanjuntak
0 KOMENTAR
1849431 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas