Minggu, 5 Juli 2015
Tribunnews.com

Wajib Militer Bagi Buruh dan PNS Dianggap Diskriminatif

Minggu, 2 Juni 2013 14:53 WIB

Wajib Militer Bagi Buruh dan PNS Dianggap Diskriminatif
NET
Ketua DPD PDI Perjuangan TB Hasanuddin

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aturan wajib militer pada RUU Komponen Cadangan mendapat reaksi dari masyarakat. Terdapat pro-kontra mengenai aturan tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan RUU komponen cadangan merupakan RUU inisiatif pemerintah yang diserahkan kepada DPR pada tahun 2010 yang lalu.

"Kemudian oleh DPR khususnya Komisi I disosialisasikan kepada masyarakat , perguruan tinggi , pakar-pakar pertahanan (termasuk para purnawirawan TNI ) dan lain-lainnya," kata TB Hasanuddin kepada Tribunnews.com, Minggu (2/6/2013).

Ia mengatakan pendapat dari beberapa tokoh dan para pensiunan TNI disampaikan tentang gran strategi dan rencana strategi pembangunan TNI ke depan setidaknya sampai tahun 2024 melalui terwujudnya Minimum Essensial Forces ( MEF ). Kemudian dihadapkan dengan kemungkinan tidak adanya ancaman agresi militer 10 sampai 15 tahun ke depan.

"Dengan kekuatan TNI yang 420.000 ditambah peremajaan alut sista dan perbaikan kesejahtraan para prajuritnya , maka wajib militer yang berupa Komcad dianggap tidak harus menjadi prioritas," ujarnya.

Selain itu pada pasal 8 ayat (1) dan (2), Hasanuddin menganggap sebagai pasal diskriminatif . Pasalnya, mereka yang harus mengikuti wajib militer hanya PNS, buruh dan pekerja saja.

Halaman12
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Willy Widianto
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas