• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 2 September 2014
Tribunnews.com

Liberalisme Politik Hancurkan Nilai-nilai Pancasila

Rabu, 5 Juni 2013 16:30 WIB
Liberalisme Politik Hancurkan Nilai-nilai Pancasila
IST/REP
Yudi Latief

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Liberalisme politik saat ini menghancurkan nilai-nilai Pancasila dan kebhinnekaan. Orde Baru lebih besar investasi material, dan kecil dalam investasi karakter, integritas, dan alergi terhadap keberagaman, sehingga semuanya serba diseragamkan.

"Dua aspek yang melumpuhkan kebhinnekaan, dan nilai-nilai Pancasila adalah liberalisme politik, dan kapitalisme pembangunan ekonomi. Sejak dulu watak partai itu cenderung pragmatis, dan untuk kepentingan kelompok dan kepentingan yang sempit. Tak ada yang berkomitmen atau memiliki blue print untuk memperbaiki bangsa ini. Anehnya itu dilanjutkan di era reformasi ini,” kata Ketua Pusat Studi Pancasila, yang juga pengamat politik dari Universitas Paramadina Yudi Latief dalam dialog ‘DPD dan Kebhinnekaan Indonesia’ bersama anggota DPD RI John Pieris, dan budayawan Radhar Panca Dahana, di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Menurut Yudi, paradigma materialistik tersebut merambah pada dunia pendidikan, sehingga wajar kalau dalam 15 tahun reformasi ini justru memperkuat liberalisasi politik, dan pragmatisme pembangunan.

"Dengan begitu, maka Pancasila dan Kebhinnekaan tak bergigi, tak terlaksana dan tak diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," katanya.

John Pieris menilai jika elite politik dan partai saat ini tak mampu memberikan keteladanan dalam ber Pancasila dan Kebhinnekaan berbangsa, dan bernegara.

“Elite politik dan penguasa itu sebagai pelanggar Pancasila dan kebhinnekaan dengan membuat UU untuk melakukan korupsi secara kolektif. Untuk itu regulasi itu harus menghapus oligarki politik, dan korupsi yang dilakukan secara struktural-bikrokratis. Mereka inilah yang merusak Pancasila, dan mereka pula yang paling bertanggung jawab. Bukan rakyat,” katanya.

Dia menduga munculnya terorisme dan anarkisme masyarakat akhir-akhir bisa jadi disebabkan perilaku elite dan penguasa yang korup tersebut.

Radhar mengakui jika partai sejak awal menjadi bibit penggerus Pancasila, dan kebhinnekaan. Bahkan parpol telah merampas peran tokoh-tokoh daerah, dengan mengutamakan kepentingan oportunis-pragmatis, sehingga reformasi ini menghasilkan korupsi, dan keburukan-keburukan.

“DPD juga ambil peran daerah, tapi meninggalkan entitas, keunggulan dan keluhuran budaya lokal. Dengan kewenangan barunya, saya khawatir DPD sama saja dengan DPR RI. DPD harus berbeda dengan DPR RI dalam menjalankan fungsinya. Baik dalam pengawasan, anggaran, dan pembuatan UU. DPD harus membahwa nilai-nilai primordial yang kuat ke pentas politik nasional,” ujarnya.

Penulis: Johnson Simanjuntak
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1871812 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas