• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 25 Oktober 2014
Tribunnews.com

Agus Arifin Nu'mang: Ditjen Pajak Perlu Tingkatkan Lagi Remunerasi Pegawai

Kamis, 6 Juni 2013 09:57 WIB
Agus Arifin Nu'mang: Ditjen Pajak Perlu Tingkatkan Lagi Remunerasi Pegawai
Pajak
Agus Arifin Numang: Ditjen Pajak Perlu Tingkatkan Lagi Remunerasi Pegawai 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI belakang ini memang menjadi perbincangan masyarakat luas. Apalagi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap beberapa petugas pajak dalam kasus dugaan meneriam suap, pemerasan dan korupsi.

Namun KPK tak berhenti mengusut dugaan adanya peyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian negara ditubuh DJP. Bahkan KPK mengambil langkah preventif dengan membangun kerja sama dengan DJP agar bentuk penyimpangan yang terjadi ditubuh DJP tidak lagi terulang. Sehingga dengan terjalinnya kerja sama antara DJP dan KPK, kini institusi tersebut mendapat gelar sebagai institusi terdepan pemerintah dalam menjalankan reformasi birokrasi. Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang mengatakan setuju atas gelar yang kini disandang DJP sebagai institusi terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Namun demikian, Nu'mang memiliki saran terhadap DJP terkait penangkapan oleh KPK yang masih marak melibatkan pegawai pajak. Menurutnya, dengan masih banyaknya penangkapan oleh KPK, DJP perlu lebih giat lagi dalam melakukan pencegahan korupsi sebagai lawan bersama. “Perlu diperbanyak lagi pencegahan. Dengan pencegahan, korupsi dapat dilawan dengan efektif,” ujarnya.

Bagi Nu'mang, kasus demi kasus korupsi masih muncul meski KPK telah menjalin kerja sama yang baik dalam memberantas perbuatan kotor tersebut. Agar DJP dapat mereformasi kurang-lebih 32 ribu pegawai yang tersebar pada 500 kantor, menurut Nu'mang salah satu langkah konkrit yang harus ditempuh DJP adalah perbaikan remunerasi.  Reformasi birokrasi memang harus diapresiasi agar berjalan dengan baik.

Namun untuk menghindari agar DJP tidak menjadi sasaran korupsi, harus ada upaya untuk membangun sejak dini kesadaran para pegawainya. Termasuk memperhatian kesejahteraan para pegawai di dalamnya. Hal itu juga bahan pembelajaran agar semua pegawai yang bertugas di DJP tidak lagi tergoda dengan iming-iming yang menjanjikan oleh pengemplang pajak. Menurut Nu'mang, seseorang tidak akan mungkin tergoda dengan sesuatu apabila ada peningkatan kesejahteraan atau renumerasi yang sebanding dengan tugas serta tanggung jawab yang diemban.

Korupsi ditubuh DJP seringkali terjadi karena faktor gaji yang diberikan kantor belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Walau demikian, dia mengakui penyusupan petugas pajak sendiri untuk membongkar kasus korupsi atau dikenal sebai peniup peluit yang dikembangkan Ditjen Pajak menjadi sistem whistleblowing patus diapresiasi. Agus Nu'mang mengatakan upaya Ditjen Pajak ini perlu menjadi benchmark bagi institusi lainnya termasuk di Pemprov Sulsel. Alasannya, dengan mengembangkan sistem whisteblowing, informasi adanya dugaan tindak pidana penyelewengan anggaran maupun kewenangan hingga menimbulkan kerugian negara bisa dengan cepat berbongkar.

Apalagi sekarang sudah ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga setiap saksi atau pelapor tetap terlindungi bahkan keamanannya terjamin. Sebenarnya, kata dia, sistem whistleblowing secara tidak langsung telah diadopsi dan dijalankan Pemprov Sulsel selama ini.

Namun, upaya tersebut sebaiknya dibarengi dengan perbaikan mental, sikap, dan moral yang mesti ditanamkan kepada seluruh pegawai agar dugaan tindak pidana korupsi dan sebagainya tidak terjadi. Apalagi sampai mendarah daging. Adanya penangkapan sejumlah pegawai pajak yang dilakukan KPK perlu terus ditingkatkan, karena hal itu juga bisa dijadikan sebagai efek jera bagi pihak lainnya yang mencoba melakukan tindakan tak terpuji itu.

Sepengetahuan saya masih ada nstitusi pemerintahan lainnya di luar DJP yang juga memiliki  kinerja reformasi birokrasi yang sama baiknya dengan DJP sehinga bisa dijadikan acuan untuk saling memperbaiki diri. Seperti Badan Kordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM). Sejauh ini instansi tersebut memiliki kinerja yang baik.

“Salah satu yang diutamakan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbuatan kotor atau korupsi yakni dengan pelayanan prima yang dijalankan. Jadi bagi saya, instansi ini bisa menjadi partner DJP dalam mengawal reformasi birokrasi. Karena salah satu bentuk dan cara tindakan penyelewenangan kewenangan terjadi adalah sejauh mana tingkat pelayanan pegawainya terhadap konsumen atau pengemplang pajak,” ungkapnya.

Masih terkait reformasi dan birokrasi DJP terkait perpajakan, agar semakin banyak masyarakat dan lembaga-lembaga mendukung dan ikut mensosialisasikan keberhasilan reformasi birokrasi di DJP, salah satu langkah yang mesti dilakukan DJP adalah membekali atau memberikan pemahaman terhadap pegawainya tentang bahaya laten korupsi.

Selain memberi pemahaman, DJP juga harus memikirkan akan kesejahteraan pegawainya. Tindakan korupsi diyakini tidak akan terjadi jika seluruh pegawai sudah merasa tercukupi dengan gaji yang diberikan.

Editor: Advertorial
0 KOMENTAR
1874302 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas