Minggu, 1 Februari 2015
Tribunnews.com

Agus Arifin Nu'mang: Ditjen Pajak Perlu Tingkatkan Lagi Remunerasi Pegawai

Kamis, 6 Juni 2013 09:57 WIB

Agus Arifin Nu'mang: Ditjen Pajak Perlu Tingkatkan Lagi Remunerasi Pegawai
Pajak
Agus Arifin Numang: Ditjen Pajak Perlu Tingkatkan Lagi Remunerasi Pegawai 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI belakang ini memang menjadi perbincangan masyarakat luas. Apalagi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap beberapa petugas pajak dalam kasus dugaan meneriam suap, pemerasan dan korupsi.

Namun KPK tak berhenti mengusut dugaan adanya peyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian negara ditubuh DJP. Bahkan KPK mengambil langkah preventif dengan membangun kerja sama dengan DJP agar bentuk penyimpangan yang terjadi ditubuh DJP tidak lagi terulang. Sehingga dengan terjalinnya kerja sama antara DJP dan KPK, kini institusi tersebut mendapat gelar sebagai institusi terdepan pemerintah dalam menjalankan reformasi birokrasi. Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang mengatakan setuju atas gelar yang kini disandang DJP sebagai institusi terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Namun demikian, Nu'mang memiliki saran terhadap DJP terkait penangkapan oleh KPK yang masih marak melibatkan pegawai pajak. Menurutnya, dengan masih banyaknya penangkapan oleh KPK, DJP perlu lebih giat lagi dalam melakukan pencegahan korupsi sebagai lawan bersama. “Perlu diperbanyak lagi pencegahan. Dengan pencegahan, korupsi dapat dilawan dengan efektif,” ujarnya.

Bagi Nu'mang, kasus demi kasus korupsi masih muncul meski KPK telah menjalin kerja sama yang baik dalam memberantas perbuatan kotor tersebut. Agar DJP dapat mereformasi kurang-lebih 32 ribu pegawai yang tersebar pada 500 kantor, menurut Nu'mang salah satu langkah konkrit yang harus ditempuh DJP adalah perbaikan remunerasi.  Reformasi birokrasi memang harus diapresiasi agar berjalan dengan baik.

Namun untuk menghindari agar DJP tidak menjadi sasaran korupsi, harus ada upaya untuk membangun sejak dini kesadaran para pegawainya. Termasuk memperhatian kesejahteraan para pegawai di dalamnya. Hal itu juga bahan pembelajaran agar semua pegawai yang bertugas di DJP tidak lagi tergoda dengan iming-iming yang menjanjikan oleh pengemplang pajak. Menurut Nu'mang, seseorang tidak akan mungkin tergoda dengan sesuatu apabila ada peningkatan kesejahteraan atau renumerasi yang sebanding dengan tugas serta tanggung jawab yang diemban.

Korupsi ditubuh DJP seringkali terjadi karena faktor gaji yang diberikan kantor belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Walau demikian, dia mengakui penyusupan petugas pajak sendiri untuk membongkar kasus korupsi atau dikenal sebai peniup peluit yang dikembangkan Ditjen Pajak menjadi sistem whistleblowing patus diapresiasi. Agus Nu'mang mengatakan upaya Ditjen Pajak ini perlu menjadi benchmark bagi institusi lainnya termasuk di Pemprov Sulsel. Alasannya, dengan mengembangkan sistem whisteblowing, informasi adanya dugaan tindak pidana penyelewengan anggaran maupun kewenangan hingga menimbulkan kerugian negara bisa dengan cepat berbongkar.

Apalagi sekarang sudah ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga setiap saksi atau pelapor tetap terlindungi bahkan keamanannya terjamin. Sebenarnya, kata dia, sistem whistleblowing secara tidak langsung telah diadopsi dan dijalankan Pemprov Sulsel selama ini.

Halaman12
Editor: Advertorial
KOMENTAR ANDA

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas