• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 20 Oktober 2014
Tribunnews.com

Pemerintah Didesak Lobi Kerajaan Saudi Agar Tidak Persulit Urus Dokumen WNI

Senin, 10 Juni 2013 23:42 WIB
Pemerintah Didesak Lobi Kerajaan Saudi Agar Tidak Persulit Urus Dokumen WNI
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Calon Gubernur Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka menghadiri sidang perdana perkara perselisihan Pemilukada Jawa Barat di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2013). Sidang perdana ini beragendakan pemeriksaan perkara, menggugat surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tiap-tiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia didesak segera melakukan lobi kepada pihak kerajaan Saudi Arabia agar tidak mempersulit persoalan dokumen warga negara Indonesia yang overstay atau tinggal melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.

Selain itu, pemerintah juga harus meminta agar imigrasi Saudi Arabia tidak hanya membuka pelayanan hanya satu hari dalam seminggu bagi mereka yang memutuskan kembali ke tanah air, serta kuota untuk kepulangan tidak dipatok 200 orang per minggu.

"Kedua, pemerintah membenahi sistem pelayanan. Yakni membuka kantor pelayanan pemutihan dokumen tidak hanya di KBRI Jeddah dan KJRI Riyadh. Ketiga, siapkan posko-posko pelayanan kesehatan termasuk tim medis yang membantu warga negara kita yang sedang mengurus pemutihan dokumen di tengah cuaca ekstrim di Saudi, siang 45-50 derajat, malam 35 derajat,"kata Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka kepada Tribunnews.com, Senin(10/6/2013).

Menurut Rieke,  Indonesia juga jangan sampai tidak memanfaatkan waktu amnesti yang diberikan pemerintah Saudi Arabia.

Pemerintah Arab Saudi telah memberikan kemudahan dengan mengumumkan kebijakan amnesti bagi warga asing yang overstayer atau kabur dari majikan, yang dimulai dari 11 Mei hingga 3 Juli 2013.

Sementara itu, desakan dari pemerintah India dan Filipina membuahkan hasil perpanjang waktu amnesti sampai tanggal 4 Oktober.

"Karena itu pemerintah RI jangan sampai tidak memanfaatkan perpanjangan waktu ini," ujar Rieke.

Lebih jauh Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan pemerintah harus pula segera membuat sambungan telepon dan surat edaran tentang cara-cara mengakses pemutihan dokumen, sehingga tidak simpang siur.

"Tidak lupa bekerja sama dengan pihak keamanan Saudi untuk menangani adanya indikasi percaloan, yang merupakan praktek pemerasan terselubung bagi mereka yang ingin melakukan pemutihan dokumen,"ujarnya.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Willy Widianto
0 KOMENTAR
1891431 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas