• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 24 April 2014
Tribunnews.com

SBY Harus Bertanggung Jawab Kerusuhan TKI di KJRI Jeddah

Senin, 10 Juni 2013 17:23 WIB
SBY Harus Bertanggung Jawab Kerusuhan TKI di KJRI Jeddah
Kompas.com
Kobaran api di halaman KJRI Jeddah, Minggu (9/6/2013) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi di KJRI Jeddah Arab Saudi.

Masinton Pasaribu, Ketua Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem), mengatakan peristiwa tersebut sebagai bukti betapa rendahnya komitmen perlindungan dan buruknya pelayanan pemerintah terhadap TKI di luar negeri.

"Kisruh pelayanan TKI di KJRI Jeddah hingga menelan korban jiwa yang disaksikan dunia internasional bukti betapa rendahnya komitmen perlindungan dan buruknya pelayanan pemerintahan RI dibawah kepemimpinan presiden SBY terhadap warga negara Indonesia, khususnya terhadap TKI yang bekerja di luar negeri," ujar Masinton dalam rilisnya yang diterima Tribunnews, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Akses perlindungan dan pelayanan terhadap TKI, kata Masinton, bukannya dipermudah namun justru dipersulit dengan berbagai dalih yang menimbulkan praktek percaloan, seperti permintaan Imigrasi Jeddah agar bagi WNI yang ingin memanfaatkan amnesti perlu menunjukkan data paspor atau resident permit lama. Hal ini sulit dipenuhi karena mayoritas WNI yang kabur dari majikan maupun umrah overstayer tidak memiliki hal tersebut.

Ada ratusan ribu TKI di Arab Saudi yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan dari pemerintah RI, namun pemerintah RI menyiapkan tenaga relawan yang sangat minim, hanya 200 relawan, itupun hanya ada di KJRI Jeddah. Sedangkan sebaran TKI ada di seluruh wilayah perkotaan negara Arab Saudi.

"Para TKI yang dokumennya sudah kadaluarsa terancam hukuman penjara hingga dua tahun, dan denda lebih dari 100.000 Riyal atau setara dengan US$27 ribu. Presiden SBY harus mempertanggungjawabkan kekisruhan tersebut dengan mengevaluasi kemenlu, kemenakertans, dan BNP2TKI," tegas Masinton.

Sebab, kata Masinton, negara memiliki berbagai instrumen seperti kementerian luar negeri, kementerian tenaga kerja, serta BNP2TKI yang setiap saat bisa diperintahkan oleh presiden SBY, darimulai melobbi pemerintah Arab Saudi, menambah loket pelayanan di berbagai wilayah Saudi, bahkan menambah petugas dari Indonesia untuk pro aktif mendatangi dan melayani ratusan ribu TKI di Arab Saud.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Johnson Simanjuntak
Sumber: Tribun Jakarta
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1889971 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas