• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 1 November 2014
Tribunnews.com

Pembuatan SPLP Jangan untuk Keruk Uang TKI

Kamis, 13 Juni 2013 17:12 WIB
Pembuatan SPLP Jangan untuk Keruk Uang TKI
Kompas.com
Kobaran api di halaman KJRI Jeddah, Minggu (9/6/2013) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDIP minta pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) tidak dipersulit dan dalam kondisi darurat semacam itu tak usah dipungut biaya. Penanganan TKI di Arab Saudi terkait perpanjangan masa tinggal yang sudah habis (over stay) dengan membuat SPLP jangan untuk mengeruk uang TKI.

“Pembuatan SPLP untuk perpanjangan masa tinggal karena mendapat amnesty dari pemerintah Saudi tersebut jangan dimanfaatkan untuk mengeruk uang TKI,” kata anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka dalam dialog kerusuhan TKI di Jeddah bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan Chairil Mahfidz, dan Direktur Migrant Care Anis Hidayah di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Menurut Rieke, seharusnya pemerintah juga tak hanya menjadi pelayan administratif seperti dalam pembuatan SPLP, melainkan melakukan diplomasi dan langkah-langkah politik dengan pemerintah Arab Saudi.

“Padahal, kalau pemerintah itu serius, maka SPLP langsung bisa diterima, dan perpanjangan masa amnesti juga akan dikabulkan oleh pemerintah Arab Saudi. Ternyata perpanjangan sampai 4 Oktober itu belum final,” ujar Rieke.

Menurut Irgan perhatian dan pelayanan pemerintah terhadap TKI sebagai sumber devisa negara ini tidak sebanding dengan kerja keras dan keringat yang dikeluarkan.

“TKI di luar negeri itu sedikitnya 6 juta orang. Kalau dari setiap TKI negara mendapatkan Rp 1,5 juta, atau Rp 9 triliun per bulan, maka selama setahun akan terkumpul sampai Rp 108 triliun. Jadi kemana uang ini? Sedangkan yang dimasukkan ke APBN hanya Rp 5 triliun,” katanya.

Menurutnya, memang belum ada kesepakatan atau MoU dengan pemerintah Saudi dalam perlindungan TKI tersebut. Seharusnya kalau merujuk kepada UU No.39/2004 tentang ketenagakerjaan, pemerintah dilarang mengirim TKI yang tidak ada MoU-nya, tak bersedia melindungi TKI apapun jenis kelaminnya, dan sebagainya.

Menurut Anis, SPLP memang susah dikeluarkan oleh pemerintah Saudi, karena ada yang harus berurusan dengan majikan maupun sponsor yang memberangkatkannya.

“Apalagi, kalau SPLP yang lama itu dipegang oleh majikan dan sponsor, maka TKI itu tak akan bisa berbuat apa-apa, tanpa izin pemegang SPLP. Maka dalam hal itulah pemerintah perlu lobi dan melakukan langkah diplomatis dengan pemerintah Saudi,” kata Anis.

Penulis: Johnson Simanjuntak
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas