Senin, 6 Juli 2015
Tribunnews.com

Rieke: Kenaikan Harga BBM Tingkatkan Angka Kemiskinan di Indonesia

Sabtu, 15 Juni 2013 02:33 WIB

Rieke: Kenaikan Harga BBM Tingkatkan Angka Kemiskinan di Indonesia
Warta Kota/Nur Ichsan
SUNSILK KEMILAU INDONESIA - Rieke Dyah Pitaloka, pada acara Deklarasi Hari Kemilau Indonesia, di Resto Stark Beer Haus, Ex Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2013). Kegiatan ini mengajak wanita Indonesia merasa bangga dengan rambut hitam alaminya. (Warta Kota/Nur Ichsan)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menilai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak(BBM) dapat meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia, meski ada kompensasi pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat(BLSM).

"Kita harus belajar dari model Bansos ala (Presiden) SBY yang disebut BLT (bantuan langsung tunai) tahun 2009. Data BPS memperlihatkan angka kemiskinan kenaikannya yang signifikan. Tahun 2006 Rumah Tangga Miskin (RTM) 19,1 juta (sekitar 76,4 jt jiwa). Tahun 2011 terjadi penambahan RTM 25,2 juta (100,8 jt jiwa). Artinya, dua tahun setelah BBM dinaikkan dan BLT disalurkan jumlah orang miskin bertambah 24,4 juta jiwa,"kata Rieke kepada Tribunnews, Jumat(14/6/2013) malam.

Menurut Rieke, dengan adanya kenaikan harga BBM, rata-rata biaya hidup rakyat akan meningkat. Seperti biaya transportasi, ongkos produksi dan harga-harga barang terutama kebutuhan pokok pasti naik. Namun upah atau penghasilan rakyat tidak naik.

"Bagi saya, Bansos ala SBY harus diakhiri, karena terbukti tidak mengatasi problem kemiskinan. Bahkan berindikasi digunakan sebagai "bancakan" untuk kepentingan pemenangan politik semata,"ujarnya.

"Aneh bin ajaib anggaran Bansos APBN 2013 sejumlah Rp73,6 triliun. Penyerapan 1 Januari -31 Mei, baru senilai Rp16,4 triliun atau 22,2%.Anggaran yang ada saja belum terserap, belum habis kok mau ditambah," tambahnya.

Karena itu, PDI Perjuangan menawarkan solusi, dengan tanpa perlu subsidi BBM dikurangi, alias tidak perlu harga BBM naik. Menurutnya, program-program yang berbasis kerakyatan tetap bisa ada.

"Kebijakan politik anggaran F-PDI Perjuangan tetap alokasikan subsidi BBM pada APBN-P 2013 sebesar Rp48 triliun. Artinya harga BBM tidak naik. Sementara Pemerintah SBY hanya alokasikan Rp6 triliun, artinya harga BBM naik," tuturnya.

Halaman12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Willy Widianto
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas