• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 2 Oktober 2014
Tribunnews.com

Kalau Pendapatan dari BUMN Tinggi Harga BBM Subsidi Tak Perlu Naik

Rabu, 19 Juni 2013 16:14 WIB
Kalau Pendapatan dari BUMN Tinggi Harga BBM Subsidi Tak Perlu Naik
ISTIMEWA
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra menegaskan salah satu penyebab akan dinaikkannya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah karena postur APBN saat ini dianggap tak sehat. Yakni pendapatan negara pada APBN-Perubahan 2013 diprediksi turun Rp 27,2 triliun.

Ditambah lagi, defisit APBN per akhir Mei sudah mencapai Rp25,9 triliun. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, Mei 2012, anggaran kita masih surplus Rp 27 triliun.

"Fakta ekonomi nasional kita saat ini sangat memprihatinkan," ujar Fadli Zon kepada Tribunnews.com, Rabu (19/6/2013).

Menurutnya, defisit ini tentu disebabkan tingginya belanja dan rendahnya pendapatan. Belanja negara di APBNP mencapai Rp1.726 triliun, sementara pendapatan hanya Rp1.502 triliun.

Lebih lanjut menurut Fadli Zon, salah satu penyebab keterpurukan anggaran Indonesia disebabkan minimnya kontribusi pendapatan dari BUMN. Karena itu, dia mempertanyakan "kemana uang keuntungan BUMN?"

Dia tegaskan, bahwa peran BUMN masih sangat minim kontribusinya. Padahal, salah satu peran BUMN adalah menghasilkan pendapatan negara di APBN, atau biasa yang disebut dengan "Bagian Laba BUMN".

Namun, sejak 2007 hingga 2012, pos Bagian Laba BUMN tak memberikan kontribusi signifikan. "Padahal kita memiliki 141 BUMN yang beroperasi. Tapi, seluruh BUMN hanya mampu menyumbang kurang lebih Rp27 triliun atau hanya 3 persen dari total pendapatan ekonomi nasional. Angka ini tentu sangat kecil," tegas dia.

Sedangkan cukai tembakau saja, menurutnya, mampu menyumbang 6,3 persen.

"Ironis kontribusi 141 BUMN hanya setengahnya. Jika saja pendapatan negara dapat ditingkatkan di sektor BUMN, maka harga BBM subsidi tak perlu naik," tandasnya.

Untuk itu, menurutnya, perlu optimalisasi peran BUMN yang lebih nyata. Selain membangun manajemen BUMN yang profesional, intervensi kepentingan politik dalam manajemen BUMN harus dihilangkan. Sehingga, laba yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN, dapat sepenuhnya dimasukan ke dalam pendapatan negara.

"Minimnya pendapatan inilah yang harusnya juga diperhatikan," tegas dia.

"Jangan ada perburuan rente di BUMN. BUMN jangan jadi bancakan segelintir orang," katanya.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1926352 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas