• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 27 Juli 2014
Tribunnews.com

MK Menolak Eksepsi Gugatan Pilkada Empat Lawang, OKI dan Banyuasin

Senin, 8 Juli 2013 20:28 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan putusan sela untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan.

"Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait," ujar hakim ketua Akil Mochtar, saat membacakan putusan di MK, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Mahkamah pun menunda pelaksanaan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati Empat Lawang di tingkat Kabupaten Empat Lawang oleh KPU Kab Empat Lawang tanggal 12 Juni 2013.

Mahkamah pun memerintahkan KPU Kabupaten Empat Lawang untuk membawa kotak suara hasil pemungutan di 38 TPS pada 10 desa di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang yaitu Desa Tanjung Tawang, Pajar Menang, Niur, Gedung Agung, Seleman Ulu, Muara Pinang Lama, Sukadana, Batu Jungul Sapa Panjang, dan Sawah.

Mahkamah juga memerintahkan KPU membawa lampiran beserta formulis model C2-KWK.KPU Plano, formulir model D-KWK.KPU dan formulir model DA-KWK.KPU beserta lampiran lainnya. Formulir tersebut harus diterima Mahkamah paling lambat empat hari sejak putusan diucapkan.

"Menunda pelaksanaan keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 33?Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang penetapan pasangan calon terpilih pemilihan umum bupati dan wakil bupati Empat Lawang Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Empat Lawang tanggal 12 Juni 2013," ujar Akil.

Sebelumnya pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara oleh termohon yaitu pengurangan suara pemohon dan penambahan suara pihak terkait di 10 desa pada Kecamatan Muara Pinang.

Namun dalam bukti yang disajikan pemohon dan bukti bantahan pihak termohon Mahkamah tidak dapat menentukan kebenaran dari masing-masing dokumen bukti tersebut.

Oleh karena Mahkamah meragukannya, maka perlu untuk melakukan penghitungan suara sendiri di 38 TPS  pada 10 desa di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang yaitu Desa Tanjung Tawang, Desa Pajar Menang, Desa Niur, Desa Gedung Agung, Desa Seleman Ulu, Desa Muara Pinang Lama, Desa Sukadana, Desa Batu Jungul, Desa Sapa Panjang, dan Desa Sawah
dalam persidangan Mahkamah yang akan ditentukan kemudian.

"Menimbang bahwa terkait dengan penghitungan surat suara dimaksud, Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Empat Lawang untum membawa kotak suara hasil pemungutan suara di 38 TPS pada 10 desa Kecamatan Muara Pinang paling lambat empat hari sejak putusan dibacakan," ujar Hakim Anggota Maria Farida Indrati.

Terkait putusan sela tersebut, Kuasa hukum pemohon Budi-Syahril, memberikan apresiasi kepada Mahkamah. Sirra tetap optimis gugatan mereka dikabulkan Mahkamah dengan memeriksa kembali 18 kotak suara yang akan dibawa ke MK.

"Iya saya optimis, karena memang kami sudah sesungguhnya sudah bisa membuktikan dalil-dalill permohonan kami dimana telah terjadi penggelembungan yang sangat telanjang dilakukan ditingkat PPS, khususnya di kecamatan muara pinang di 10 desa, di 20 TPS," ujar Sirra usai persidangan.

Sementara itu dua PHPU lainnya Kabupaten Banyu Asin dan Ogan Komering Ilir ditolak Mahkamah.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Hendra Gunawan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
2000362 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas