• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 21 Oktober 2014
Tribunnews.com

Bentrokan FPI di Kendal Akibat Tak Patuh Aturan

Jumat, 19 Juli 2013 17:07 WIB
Bentrokan FPI di Kendal Akibat Tak Patuh Aturan
TRIBUN JATENG
Syihabuddin (menghadap ke kamera) saat hendak dipulangkan dari Polres Kendal ke rumahnya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bentrokan antara warga dengan massa Front Pembela Islam (FPI) di Kendal, Jawa Tengah tentunya harus menjadi pelajaran bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam melakukan aksinya.

Meskipun niatnya baik melakukan sweeping terhadap tempat maksiat, tetapi cara dan tindakannya tidak dibenarkan dengan undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia tentunya tidak bisa dipandang sebagai perbuatan yang benar.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Poln Agus Rianto menjelaskan bahwa kemerdekaan dan kebebasan berserikat, berkumpul, serta membentuk organisasi merupakan hak setiap warga negara dan itu diatur undang-undang.

“Implementasinya semua komponen masyarakat yang membentuk organisasi harus sesuai dengan undang-undang, yang dibentuk apapun itu. tujuannya termasuk sosial, tentu kita berharap semua bermuara mendukung upaya-upaya ketertiban, keamanan, dan kondusifitas situasi lingkungan kita,” kata Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2013).

Bila suatu Ormas tidak mendukung terciptanya kemananan dan ketertiban atau keluar dari ketentuan yang berlaku, dikatakan Agus tentunya ada lembaga yang mengawasinya dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri sebagai pihak yang membidangi keormasan.

“Nantinya Polri akan memberikan masukan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait termasuk Ormas tersebut untuk kembali ke format dasar, tujuan dasar dibentuknya organisasi tersebut,” ungkapnya.

Dalam kegiatan yang melakukan pengerahan massa seperti konvoi yang dilakukan FPI di Kendal tentunya harus juga memperhatikan ketertiban. Pihak FPI bisa meminta kepolisian untuk menjaganya dengan syarat harus ada orang yang bertanggungjawa atas kegiatan tersebut serta tujuannya jelas.

“Untuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka proses apapun itu namanya razia sweeping sesuai dengan undang-undang, selain aparat yang ditunjuk itu tidak dibenarkan, kita imbau kelompok masyarakat yang lakukan razia itu tidak dilakukan,” katanya.

Penulis: Adi Suhendi
Editor: Johnson Simanjuntak
6 KOMENTAR
2051972 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
  • ketut wena-Sabtu, 20 Juli 2013 Laporkan
    kalo ada pihak yg melakukan kegiatan yang dianggap dosa, biar merekalah yang menanggung dosanya. orang / kelompok lain yang merasa gak senang, jauhkan diri dari hal-hal seperti itu, jangan menghakimi dan jangan merasa diri paling bersih..!!!
  • Antonia Rihi-Sabtu, 20 Juli 2013 Laporkan
    kata nya ormas ini adalah ormas yg
    membawa misi agama islam dan
    kebenaran..... tetapi perilaku/
    perbuatan nya seperti iblis neraka
    jahanam.....bayangkan.....di bulan
    suci agama mereka ini saja mereka nekat utk membunuh .sayang nya FPI=FRONT
    PEMBELA IBLIS
  • Antonia Rihi-Sabtu, 20 Juli 2013 Laporkan
    Sejak kapan Front/ormas anarkis ini patuh terhadap aturan....?sedangkan mereka sendiri tak mengerti tentang aturan di negara ini yg amburadul.
  • Andiz-Sabtu, 20 Juli 2013 Laporkan
    kpn negri ini maju ....????
  • sanagus kayangan-Jumat, 19 Juli 2013 Laporkan
    ramadhan bulan berkah pakbos,,,, banyakin ibadah dan silaturahminya,,,, kok berantem mulu,,,
    kasta netter terbaik sadar, tetep BLOGGER! MERDEKA!
    FORUM ARTIKEL UNIK DAN MENARIK
  • remaung borneo-Jumat, 19 Juli 2013 Laporkan
    fuck off FPI............babiiii
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas