Senin, 25 Mei 2015
Tribunnews.com

Rano Karno Picu Usulan Penghapusan Jabatan Wakil Gubernur

Rabu, 24 Juli 2013 18:50 WIB

Rano Karno Picu Usulan Penghapusan Jabatan Wakil Gubernur
TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Wakil Gubenur Banten Rano Karno

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, mengusulkan posisi wakil gubenur dalam UU Pemda dihapus.

Sebab, menurutnya wewenang wakil gubenur yang diatur dalam UU Pemda tidak diatur secara tertulis.

"Sejak awal, jabatan wakil gubenur cuma didesain untuk berjaga, tidak punya wewenang kecuali jika mendapat tugas dari gubenur," kata Margarito di sela diskusi di Gedung DPD, Jakarta (24/3/2013).

Margarito ditanya soal Wakil Gubernur Banten Rano Karno, yang pecah kongsi dengan Gubernur Ratu Atut Chosiyah.

Pecah kongsi gubernur dan wakil gubernur Banten, sebelumnya sudah terjadi. Misalnya, mantan Gubenur DKI Jakarta Fauzi Bowo dengan wakilnya, Prijanto. Ada juga Bupati Garut dan Gubernur Riau.

Menurut Margarito, penyebab kepala daerah pecah kongsi, karena UU Pemda hanya mengatur kewenangan kepala daerah, dan tidak mengatur soal wakilnya.

"Nah, untuk mencegah kekosongan jabatan, bila gubenur berhalangan tetap, maka ditunjuk wakil gubernur. Pemerintah bisa menunjuk pelaksana tugas untuk menyiapkan pilkada baru. Sementara, untuk mengefektifkan pemerintahan, bisa dengan membentuk asisten di eselon I untuk membantu tugas gubenur sehari hari," paparnya.

Halaman12
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Yaspen Martinus
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas