• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribunnews.com

Rano Karno Picu Usulan Penghapusan Jabatan Wakil Gubernur

Rabu, 24 Juli 2013 18:50 WIB
Rano Karno Picu Usulan Penghapusan Jabatan Wakil Gubernur
TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Wakil Gubenur Banten Rano Karno

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, mengusulkan posisi wakil gubenur dalam UU Pemda dihapus.

Sebab, menurutnya wewenang wakil gubenur yang diatur dalam UU Pemda tidak diatur secara tertulis.

"Sejak awal, jabatan wakil gubenur cuma didesain untuk berjaga, tidak punya wewenang kecuali jika mendapat tugas dari gubenur," kata Margarito di sela diskusi di Gedung DPD, Jakarta (24/3/2013).

Margarito ditanya soal Wakil Gubernur Banten Rano Karno, yang pecah kongsi dengan Gubernur Ratu Atut Chosiyah.

Pecah kongsi gubernur dan wakil gubernur Banten, sebelumnya sudah terjadi. Misalnya, mantan Gubenur DKI Jakarta Fauzi Bowo dengan wakilnya, Prijanto. Ada juga Bupati Garut dan Gubernur Riau.

Menurut Margarito, penyebab kepala daerah pecah kongsi, karena UU Pemda hanya mengatur kewenangan kepala daerah, dan tidak mengatur soal wakilnya.

"Nah, untuk mencegah kekosongan jabatan, bila gubenur berhalangan tetap, maka ditunjuk wakil gubernur. Pemerintah bisa menunjuk pelaksana tugas untuk menyiapkan pilkada baru. Sementara, untuk mengefektifkan pemerintahan, bisa dengan membentuk asisten di eselon I untuk membantu tugas gubenur sehari hari," paparnya.

Menjawab kontroversi makin maraknya politik dinasti dalam pilkada, Margarito mengatakan  politik dinasti tidak bisa dilarang. Sebab, semua warga negara punya hak yang sama untuk dipilih atau memilih.

"Hanya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Maka distribusi kekusaaan harus dibuat lebih jelas," urainya.

Untuk mencegah daya rusak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), paparnya, masa jabatan kepala daerah sebaiknya dipangkas menjadi tiga tahun saja.

Mengenai soal rawannya korupsi dalam politik dinasti, Margarito punya pandangan lain. Menurutnya, korupsi sudah ada sebelum politik dinasti.

"300 kepala daerah yang dipenjara yang terlibat kasus korupsi, bukan berasal dari trah dinasti," cetusnya. (*)

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Yaspen Martinus
4 KOMENTAR
2074011 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
  • Paryono Baijuri-Minggu, 20 Oktober 2013 Laporkan
    Mengenai soal rawannya korupsi dalam politik dinasti, Margarito punya pandangan lain. Menurutnya, korupsi sudah ada sebelum politik dinasti. saya tambah pak Margarito "DAN INDONESIA 350 TAHUN DIJAJAH BELANDA + 3,5 TAHUN DIJAJAH JEPANG. itu artinya di Indonesia Banyak Penghianat". maka perhatikan setiap kata dan kalimat undang undang. ingat devide it empera, program belanda memecah persatuan dengan adu domba.
  • jonaidisalad-Sabtu, 10 Agustus 2013 Laporkan
    bang rano kurang cerdik ngak usah ribut ribut buat mbalelo dong tinggal kuat kuatan masak kalah dengan perempuan, bang rano ngak main namanya.
  • Bundera Mace-Kamis, 25 Juli 2013 Laporkan
    Hampir diseluruh Provinsi Indonesia punya kejadian yang sama, namanya juga wakil apa2 ya tergantung yg diwakili. Wakil tidak bisa mengambil keputusan apapun itu so jangan mau jadi wakil kalo kira2 Gubernurnya tidak spt Jokowi atau aturannya belum dirubah.
  • kepada pembuat regulasi dan para pucuk pimpinan partai berbenah diri karena kondisi ini terjadi akibat kader yang dimajukan nol wawasan nusantara dan kebangsaan...yang ada dipikiran mereka bagaimana merebut kekuasaan dan membelakangkan kepentingan masyara
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas