• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 15 September 2014
Tribunnews.com

Hari Ini, DKPP Putus Kode Etik KPU Kota Tangerang

Selasa, 6 Agustus 2013 12:37 WIB
Hari Ini, DKPP Putus Kode Etik KPU Kota Tangerang
WARTAKOTA/Henry Lopulalan
ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan sidang putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang di Gedung DKPP, Jakarta, Selasa (6/8/2013) sore.

Jimly Asshiddique, Ketua Majelis sekaligus Ketua DKPP, mengatakan pembacaan sidang putusan akan dibacakan pukul 15.00 WIB. Sidang putusan ini sudah diberitahukan ke pengadu, teradu dan pihak terkait.

Pengadu adalah Abdul Fakhridz selaku kuasa hukum dari bakal calon Ahmad Marju Kodri, serta Otto Hasibuan selaku kuasa hukum dari balon Arief R Wismansyah dan Sachrudin. Teradu adalah Ketua dan anggota KPU Kota Tangerang, yakni Syafril Elain, Munadi, Adang Suyitno, dan Edy S Hafas.

KPU Tangerang menyatakan kedua pengadu tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013, dengan alasan teradu menerima pergantian usungan bakal pasangan calon lain dari parpol pendukung (Hanura) yang sama dalam masa perbaikan berkas sehingga Teradu menetapkan balon terakhir sebagai peserta Pemilu.

Sementara untuk pengadu kedua, Teradu menyatakan TMS karena pengadu tidak menyertakan Surat Keterangan pemberhentian dari atasan langsung teradu yakni Walikota Tangerang Wahidin Halim sebagaimana pengertian yang disyaratkan dan dipahami para Teradu.

Dalam sidang pertama yang digelar Jumat (2/8/2013) lalu, pengadu menyatakan, apa yang dilakukan para teradu merupakan tindakan tidak berdasar dan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Alasan yang dikemukakan pengadu satu, bahwa kepengurusan Partai Gerindra yang memasukkan berkas pertama adalah status kepengurusan yang sah dan direkomendasi DPP Partai Gerindra.

Sementara untuk pengadu dua, bahwa surat pernyataan pengunduran diri tidak serta merta diperlukan karena sesuai ketentuan Pasal 62 Peraturan KPU No 9 Tahun 2012 huruf s cukup pengajuan surat pengunduran diri tanpa keharusan adanya izin/persetujuan atasan langsung dalam hal ini walikota Tangerang.

Penulis: Y Gustaman
Editor: sanusi
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
2126861 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas