• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 29 Juli 2014
Tribunnews.com

PKPU Alat Peraga Kampanye Dorong Bawaslu Giat Lakukan Pengawasan

Kamis, 15 Agustus 2013 15:31 WIB
PKPU Alat Peraga Kampanye Dorong Bawaslu Giat Lakukan Pengawasan
net
Bawaslu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merasa terdorong lebih tegas lagi melakukan pengawasan tentang sosialisasi kampanye, berikut pemasangan alat peraganya, setelah adanya Peraturan KPU yang mengatur itu semua.

"Keluarnya Peraturan KPU sudah memberikan batasan, itu sudah semakin baik dan membuat Bawaslu lebih tegas mengawasi pemilu ini. Jadi kita melihat ada pelanggaran kampanye langsung kita surati," ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak di KPU, Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Menurut Nelson, Bawaslu di daerah akan berkoordinasi dengan Pemda setempat terkait Peraturan KPU soal sosialisasi kampanye yang saat ini sedang disahkan Kementerian Hukum dan HAM. Namun sebelumnya harus ada koordinasi lebih dulu antara KPU dan Pemda soal pemasangan alat peraga.

"Kalau (zona pemasangan alat peraga) itu sudah definitif, pemasangan di luar itu akan dikenakan pelanggaran. Salah satu kriterianya adalah ketertiban umum, keindahan kota. Itu beberapa kriteria penempatan alat peraga," tegas Nelson.

Bawaslu mengusulkan, lanjut Nelson, pemasangan alat peraga semenstinya jangan terlalu individualistis, artinya hanya memuat foto diri seorang caleg. Karenanya partai politik harus memberi satu wadah alat peraga yang memuat seluruh calegnya di daerah pemilihan itu.

"Partai harus membikin alat peraga sama-sama calonnya. Untuk tempat strategis, partai membuat sama-sama alat peraga, kalau perlu Pemda dan KPU bisa memfasilitasi. Jadi itu bisa menunjukkan keadilan berkampanye, atau keadilan pemerintah memfasilitasi alat peraga," tukasnya.

Terkait sudah banyaknya alat peraga dari spanduk, baliho, billboard yang sudah tersebar di mana-mana, kata Nelson, jika melanggar harus diturunkan. Bawaslu harus mendata lebih dulu tempat yang menjadi lahan bertebarannya alat peraga.

"Kalau menurut KPU melanggar, kita akan data semua dan nanti kita sampaikan ke KPU dan memberitahu partai untuk menertibkan. Kalau tidak mau nanti kita meminta Pemda harus membersihkan kotanya. Karena ada perbuatan melanggar ketertiban, keindahan kota. Kalau pemda tidak mau, berarti telah membiatkan pelanggaran pemilu terjadi," tambahnya.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah sebelumnya mengatakan, bahwa pembatasan alat peraga kampanye sudah diatur dalam PKPU perubahan yang masih menunggu pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.

Calon legislatif memiliki dana besar kini tidak bisa enak-enakan memasang alat peraga berupa sosialisasi lewat baliho atau billboard di jalanan. Namun, KPU hanya memperbolehkan caleg memasang spanduk.

"Caleg tidak boleh pasang baliho. Tapi kalau spanduk itu caleg boleh. Tapi per zonasi. Satu zonasi satu spanduk setiap caleg,” ungkap Ferry kepada wartawan usai mengikuti rapat pleno KPU di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (14/8/2013) malam.

Ferry menambahkan, penyesuaian zona tetap di bawah wewenang dan pengaturan pemerintah daerah. Zona ini juga ditetapkan sesuai wilayah provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, bahkan ruas jalan.

"Pemda yang akan mengeluarkan (aturan) ini tempat untuk meletakkan alat peraga kampanye. Tidak tersebar di mana-mana. Penetapan zona, penetapan wilayah-wilayah yang bisa dipasangi spanduk," tambahnya.

Ketika PKPU tentang kampanye sudah diberlakukan, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pemerintah Daerah untuk menertibkan alat peraga yang melanggar peraturan.

Penulis: Y Gustaman
Editor: Johnson Simanjuntak
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
2157182 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas