• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 1 November 2014
Tribunnews.com

Tulisan Tangan 'Tunggu Persetujuan Presiden' Tertera di Sprindik Jero Wacik

Jumat, 6 September 2013 01:35 WIB

Tulisan Tangan 'Tunggu Persetujuan Presiden' Tertera di Sprindik Jero Wacik
IST
Dokumen berupa surat perintah Penyidikan(Sprindik) yang beredar luas di kalangan media termasuk Tribunnews. Dalam dokumen tersebut tertulis tahapan peningkatan status penyidikan kasus dugaan suap di SKK Migas. Nama Menteri ESDM Jero Wacik tertera di dalam dokumen tersebut dengan status tersangka. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski belum melakukan pemeriksaan dan menetapkan status hukum terhadap Menteri ESDM Jero Wacik, namun kini dokumen Surat Perintah Penyidikan(SPRINDIK)mengenai status Jero Wacik beredar.

Isi Sprindik tersebut menerangkan mengenai perintah untuk menaikkan proses pemeriksaan ke tingkat penyidikan dengan menetapkan seorang tersangka.

Tribunnews mendapatkan salinan dokumen tersebut yang dikirim melalui surat elektronik atau email dari pengirim mengatasnamakan 'Satgas Mafia Hukum'.

Anehnya, di akhir surat terdapat tulisan tangan yang menerangkan bahwa status hukum Jero Wacik menunggu persetujuan Presiden. Tulisan tangan tersebut sangat jelas terlihat karena berada di akhir surat yang semua tulisannya diketik.

Tulisan tangan tersebut persis berada di sebelah kiri tanda tangan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Adapun isi dari Surat Perintah Penyidikan(Sprindik) tersebut adalah sebuah perintah untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi beripa penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait proyek PT Kernel Oli Pte Ltd atau proyek-proyek lainnya yang diduga dilakukan oleh tersangka Jero Wacik selaku Mneteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Surat tersebut juga menerangkan dasar peningkatan status hukum Jero Wacik merujuk pada Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 21 Tahun 2002 tetntang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pembernatasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam dokumen tersebut juga tertulis berupa perintah kepada empat orang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) untuk segera bertugas melakukan penyidikan terhadap kasus suap SKK Migas.

Surat perintah tersebut berlaku sejak tanggal dikeluarkan di Jakarta, Agustus 2013 (tanpa tanggal). Surat perintah penyidikan (sprindiK) ditandatangani Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto.

Tidak hanya itu, sang pengirim dokumen juga mengirimkan beberapa dokumen 'Surat Perintah Penyidikan'(Sprindik) terkait status hukum Bupati Bogor Rachmat Yasin. Surat ini juga ditandatangani Bambang pada 22 Mei 2013.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh jawaban atau konfirmasi mengenai beredarnya Surat Perintah Penyidikan(Sprindik) mengenai peningkatan status hukum Menteri ESDM Jero Wacik terkait kasus dugaan suap SKK Migas.

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Willy Widianto
12 KOMENTAR
2252121 articles 0 0
Default
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
  • G Dhe Einstein
    G Dhe Einstein-Minggu, 15 September 2013 Laporkan
    wh2 mending nonton http://bit.ly/16tT7uM
  • Bi Lo
    Bi Lo-Sabtu, 7 September 2013 Laporkan
    Ada yg marah banget nih...
  • Partai Korupsi Sapi
    Partai Korupsi Sapi-Jumat, 6 September 2013 Laporkan
    zenggozen, anda pasti kader militan partai korupsi sapi y selalu menghalalkan segala cara utk menjatuhkan KPK. Hnw, minta kpk usut tuntas siapa sengman, bunda putri dll tapi hnw mengataka. pks gak terlibat?!!! nama2 tsb kan hasil sadapan pembicaraan lhi,
  • Partai Korupsi Sapi
    Partai Korupsi Sapi-Jumat, 6 September 2013 Laporkan
    zenggozen, anda pasti kader militan partai korupsi sapi y selalu menghalalkan segala cara utk menjatuhkan KPK. Hnw, minta kpk usut tuntas siapa sengman, bunda putri dll tapi hnw mengataka. pks gak terlibat?!!! nama2 tsb kan hasil sadapan pembicaraan lhi,
  • Partai Korupsi Sapi
    Partai Korupsi Sapi-Jumat, 6 September 2013 Laporkan
    anda pasti kader militan partai korupsi sapi y selalu menghalalkan segala cara utk menjatuhkan KPK. Hnw, minta kpk usut tuntas siapa sengman, bunda putri dll tapi hnw mengataka. pks gak terlibat?!!! nama2 tsb kan hasil sadapan pembicaraan lhi, anak engkon
  • marko suhandoyo
    marko suhandoyo -Jumat, 6 September 2013 Laporkan
    demokrat sudah tamat. pimpinannya gak becus, para menterinya jg maling.
  • Bang Wan
    Bang Wan-Jumat, 6 September 2013 Laporkan
    Kalau JW saya kira memang harus diperiksa berkaitan dengan temuan USD200.000 itu. Kalau minta persetujuan presiden bisa ada apa-apanya nih KPK.
  • Suara Demokrasi
    Suara Demokrasi-Jumat, 6 September 2013 Laporkan
    Ada campur tangan sby....sby dan keluarga menerima banyak uang dr Migas, dari Dirut Pertamina...Karen (Dirut Pertamina) tadinya mau diganti tp karena menyetor ke keluarga sby terutama Ani Y, maka tdk jd diganti
  • radikha ikhwanul fiaz
    radikha ikhwanul fiaz-Jumat, 6 September 2013 Laporkan
    maksud surat ini beredar penuh tanda tanya! mungkin kah selama ini KPK tebang pilih kasus? atau mungkin juga surat ini beredar bertujuan supaya masyarakat mengawal kasus ini soalnya ada keterlibatan orang orang pak SBY? wallohuallam waktu lah yang akan
  • zenggozen
    zenggozen-Jumat, 6 September 2013 Laporkan
    KPK memang bekerja sangat independen ya...? Lihat saja tuh, "menunggu persetujuan presiden." Perasaan KPK cuma punya Ketua toh. Jadi presiden itu siapa? Oooh mungkin kalau terkait kroni2 presiden harus lewat persetujuan. tapi kalau lawan politik mah, ga p
  • Afghan Syahreza
    Afghan Syahreza-Jumat, 6 September 2013 Laporkan
    Yg korupsi anda mestinya malu dong bermewah2an dari hasil keringat org lain.apa belum cukup tuh gaji, diluar sana banyak yg kekurangan makanan. Masaa uang begitu dikasi makan ke anak,mreka memang bahagia tapi kena juga penyakit parah.belum lg itu uang tdk
  • Ghozali
    Ghozali-Jumat, 6 September 2013 Laporkan
    1 almamater 1 partai apa mau si beye tuh teken kertas? sama2 korupsi pula lagi...

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas