• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 16 April 2014
Tribunnews.com

Kasus 'Kumpul Kebo' Hambatan Terberat Ruhut

Rabu, 25 September 2013 14:27 WIB
Kasus 'Kumpul Kebo' Hambatan Terberat Ruhut
Warta Kota/Henry Lopulalan
Ruhut Poltak Sitompul dalam rapat di Komisi III di Komplek Parleman, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2013). Ruhut sediakala hendak dilantik sebagai ketua komisi III mengantikan Gede Pasek Suardika gagal di lantik karena banyaknya petolakan dari anggota komisi III. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta Badan Kehormatan untuk kembali membuka laporan yang disampaikan istri pertama politisi Demokrat Ruhut Sitompul, Anna Rudhiantiana Legawati, pada Juli 2011 lalu.

Ruhut dilaporkan karena tidak mengakui anak semata wayangnya. Kasus rumah tangga Ruhut ini pun kembali dipersoalkan oleh sejumlah fraksi di Komisi III DPR saat rapat pleno pelantikan Ruhut yang ditunjuk sebagai ketua komisi.

"Saya tak ingin ada fitnah penghujatan. Apa yang dilontarkan kawan kami, Desmon, harus dikonfirmasikan ke BK," ujar anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani di Kompleks Parlemen, Rabu (25/9/2013) dilansir Kompas.com.

Ruhut seharusnya dilantik menjadi Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Suardika pada Se;aa (24/9/2013) kemarin. Namun, pelantikan itu akhirnya ditunda karena adanya penolakan dari Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Atas penundaan ini, maka posisi Ketua Komisi III tetap dipegang Gede Pasek Suardika. Fraksi Partai Demokrat diberikan waktu satu minggu untuk melobi partai-partai lain. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, sempat mengungkit masalah Ruhut yang mengaku hanya "kumpul kebo" dengan istri pertamanya, Anna. Menurut Yani, kasus itu menjadi hambatan terberat bagi Ruhut.

"Kalau soal pengetahuan itu bisa dikejar, tapi ada masalah-masalah yang perlu diungkap itu (kumpul kebo) karena negara ini berketuhanan. KUHP saja ada pidana pasal kumpul kebo," katanya.

Ia meminta agar BK kembali membuka kasus itu agar tidak menjadi rumor dan fitnah. Fraksi PPP, kata Yani, akan bersikap jika BK sudah memberikan klarifikasinya atas kasus ini.

"Kalau betul apa yang disampaikan Desmond, PPP tidak bisa tolerir," kata Yani.

Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Sumber: Kompas.com
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
2326132 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas