• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 31 Juli 2014
Tribunnews.com

Ini Alasan MK Menangkan Hambit Bintih di Gugatan Pilkada Gunung Mas

Kamis, 10 Oktober 2013 00:46 WIB
Ini Alasan MK Menangkan Hambit Bintih di Gugatan Pilkada Gunung Mas
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Bupati Gunung Mas Hambit Bintih tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Selasa (8/10/2013). Hambith diperiksa oleh KPK terkait dugaan suap sengketa Pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan pasangan Hambit Bintih - Arton S. Dohong dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Gunungmas Provinsi Kalimantan Tengah.

Hambit merupakan calon petahana yang kemudian ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus suap terhadap Ketua MK nonaktif Akil Mochtar.

Menanggapi hal tersebut, dalam pertimbangannya mahkamah menilai persoalan tersebut bukan merupakan ranah MK namun ranah pidana sehingga tidak menjadi pertimbangan majelis dalam memutuskan sengketa tersebut.

"Menimbang bahwa berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh calon bupati Hambit Bintih dari paslon nomor urut dua (pihak terkait), yang sekarang ditangani oleh KPK, mahkamah berpendapat sebagai berikut, Bahwa meskipun kasus tersebut telah berpengaruh pada citra dan wibawa MK, namun kasus tersebut merupakan ranah hukum pidana, mahkamah tidak berwenang menilainya," ujar Majelis Anggota Maria Farida Indrati saat membacakan pertimbangan hakim, Rabu(9/10/2013).

Dalam penjelasannya, Maria mengatakan bahwa putusan MK tersebut tidak menghalangi kelanjutan proses pidana terhadap calon yang dimenangkan.

"Bahwa putusan Mahkamah dalam perkara a quo tidak menghalangi kelanjutan proses pidana. Apabila tindakan pidana yang disangkakan kepada calon bupati Hambit Bintih dari pasangan calon nomor urut dua (pihak terkait) tersebut telah diputus oleh pengadilan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Pemerintah daerah, dapat diterapkan sebagaimana mestinya," kata Maria.

Sementara itu hakim konstitusi Patrialis Akbar mengatakan masyarakat dalam menilai putusan jangan dengan berprasangka ada hubungannya dengan dugaan suap yang melibatkan ketau MK saat itu, Akil Mochtar.

"Jangan didahului dengan berprasangka, karena pendapat majelis berdasarkan fakta persidangan. Kita tidak ingin terpengaruh dengan suatu keadaan di luar sidang MK. Kalau memang benar nanti siapa yang kena, sikat adili aja, kan kita tak pernah nolak," tegas Patrialis kepada wartawan usai persidangan.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Willy Widianto
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
2 KOMENTAR
2385782 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas