• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 24 Agustus 2014
Tribunnews.com

Bukan Kondisi Krisis, Kenapa SBY Keluarkan Perppu MK?

Minggu, 20 Oktober 2013 19:46 WIB
Bukan Kondisi Krisis, Kenapa SBY Keluarkan Perppu MK?
Puspen TNI
Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko beserta Ibu Koes Moeldoko, beberapa waktu lalu memberikan nasi tumpeng kepada perwakilan tiga prajurit TNI yang bertugas di wilayah perbatasan dan pulau terluar pada acara syukuran memperingati Hari Jadi ke-68 TNI tahun 2013 di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Senin (7/10/2013). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Hanta Yuda mengingatkan agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi (Perppu MK) yang dikeluarkan presiden tidak dimaksudkan untuk mencampuri ranah yudikatif. Karena menurutnya Perppu itu tidak harus dilakukan karena bukan dalam kondisi krisis.

"Menurut saya ini bukan persoalan krisis kan hanya satu hakim yang kena kasus, mengapa harus dikeluarkan Perppu, saya harap presiden tidak bermaksud mencampuri ranah yudikatif," kata Hanta di Jakarta, Minggu (20/10/2013).

Adanya Perppu MK kata Hanta Yuda juga rawan dengan konflik kepentingan karena pemutusan hakim MK ditentukan presiden, DPR dan MA. Padahal kedua lembaga di atas Presiden dan DPR sangat memiliki kepentingan dengan pemilu legislatif dan pilpres pada tahun 2014 mendatang.

"Mereka kan punya kepentingan sendiri, jadi saya harap mereka yang memiliki peluang untuk bersengketa tidak terlibat dalam penentuan hakim MK," katanya.

Hanta menambahkan bahwa jika pembuatan Perppu MK dimaksudkan dalam kondisi krisis maka harus ada Perppu yang mengatur lembaga lainnya.

Ia pun menilai sampai saat ini situasi krisis itu belum terjadi dan sudah dilimpahkan ke pihak berwenang untuk menyelesaikannya.

"Kita mau MK tetap independen dan problemnya sekarang jangan sampai berimbas secara kelembagaan, selain itu kita tidak melihat adanya krisis dan masih menghargai proses yang sudah dilakukan baik di KPK, BNN, KY dan PPATK, (untuk kasus Akil Mochtar)," ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden SBY akhirnya menandatangani Perppu MK di Istana Negara Yogyakarta pada kamis malam. Dalam Perppu tersebut, memuat tiga hal utama. Yakni penambahan persyaratan menjadi hakim MK, memperjelas mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi, dan perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi.

Penulis: arif wicaksono
Editor: Willy Widianto
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
3 KOMENTAR
2427761 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
  • pete toehid-Senin, 21 Oktober 2013 Laporkan
    MUKE SAMPEAN PENYOK, KRITIS LAH... KALU SEMUA KEPUTUSAN MK KAGA DI TERIMA OLEH LAWAN PENDUKUNG PEMILU KADA ATAWA PEMILU NANTINYA, MAU BEGIMANA... KAN JADI PERANG SUDARA??? KAMU JADI TUKANG GORENGAN PISANG JUGA AKAN LAPAR LAWAN PEDAGANG NYANG KAGA SEKOLAH, MANGKANYE KAMU BISANYE KIBULIN MAHASISWA AME BEBACOT DI TEPE TEPE DAN KORAN KORANG TERIMA BAYARAN. PADAHAL OMONGAN KAMU BIKIN PANAS NEGARE ENI. NEGARE TERCINTA DI HANCURKAN SAMA SAMPEAN SAMPEAN NYANG SOK JAGO.
  • pete toehid-Senin, 21 Oktober 2013 Laporkan
    SAMPEAN SOK TAU, SAMPEAN BACOT DOANG, SAMA KAYA KULO NYANG LAGI NONGTON BOLA, PADAHAL KAGA BECUS MAIN BOLA BISA KRITIK PEMAIN 1 TRILIUN. JGN SOK BACOT LAH, NEGARE ENI BUTUH KEDAMAIAN.
  • Ratuadil-Minggu, 20 Oktober 2013 Laporkan
    Di Indonesia ini sudah kebanyakan ahli, pengamat dan pakar, dan semua punya paham masing2 dan spekulasi2 sendiri ! Yg satu bilang gini yg lainnya bilang gitu dan kadang tdk masuk akal ! Ini bukan mendidik rakyat tapi malah membingungkan ! Mungkin ada baiknya dibuat juga panitia seleksi mana pakar atau pengamat yg kredibel dan mana yg asbun cari nama !!!!!!
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas