Kamis, 5 Maret 2015
Tribunnews.com

Yusril: MK Tidak Berhak Uji Perpu

Kamis, 24 Oktober 2013 11:21 WIB

Yusril: MK Tidak Berhak Uji Perpu
NET
Yusril Ihza Mahendra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Prof Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berhak menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Hal itu sekaligus membantah pernyataan Pakar Hukum Tata Negara Prof Saldi Isra yang sebelumnya mengatakan MK berwenang menguji Perpu dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 138/2009.

Putusan MK tersebut menurut Prof Saldi bisa dijadikan sebagai landasan hukum bahwa MK berwenang untuk menguji Perpu. "Saya berpendapat sebaliknya, MK tidak berwenang menguji Perpu," kata Yusril, Kamis (24/10/2013).

Menurut Yusril, UUD 45 secara tegas membedakan bentuk peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang (UU) dengan Perpu. "Walaupun secara substansial Perpu berkedudukan setara dengan UU, namun dari sudut proses pembentukannya, terdapat perbedaan antara keduanya," ujarnya.

Yusril menuturkan, daya berlaku Perpu terbatas sampai sidang DPR yang berikut untuk menentukan nasib Perpu tersebut, apa akan diterima atau ditolak DPR.

Karena itu, UUD 45 secara tegas mengatur bahwa MK berwenang menguji UU terhadap UUD 45, tidak untuk menguji Perpu.

"Bahwa MK pernah menguji Perpu dan melahirkan putusan, saya menganggap MK telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh UUD 45," katanya.

Halaman12
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: sanusi
KOMENTAR

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas