MK Tolak Gugatan Muda-Harjo untuk Pemilukada Kubu Raya

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon bupati/wakil bupati petahana

MK Tolak Gugatan Muda-Harjo untuk Pemilukada Kubu Raya
NET
Bupati Kubu Raya Muda Hendrawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon bupati/wakil bupati petahana atau incumbent, Muda Mahendrawan-Suharjo, terkait gugatan sengketa Pemilukada Kabupaten Kubu Raya (KKR), Kalimantan Barat.

"Menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi pihak terkait. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK Hamdan Zoelva saat membacakan putusan sengketa Pemilukada KKR di Gedung MK, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Sidang putusan ini dihadiri oleh delapan hakim dan tanpa kehadiran hakim Patrialis Akbar. Tak tampak pula kehadiran pasangan Muda-Harjo selaku Pemohon dan Rusman Ali-Hermanus selaku pihak Terkait.

Dalam putusannya, majelis hakim menyimpulkan pihak Muda-Harjo tidak mampu membuktikan terjadinya pelanggaran dalam Pemilukada KKR secara sistematis, terstruktur, dan masif, yang dilakukan oleh KPU KKR selaku Termohon dan pasangan nomor urut 5 dari PDI Perjuangan, Rusman Ali-Hermanus, selaku pihak Terkait.

Menurut majelis hakim, memang benar terjadi pembagian uang oleh petugas KPPS di TPS. Namun, pihak Muda-Harjo tidak mampu membuktikan bahwa uang itu berasal dari dan atas nama pihak Rusman Ali-Hermanus. Dan adapun pelanggaran hanya sebatas pelanggaran yang bersifat sporadis dan tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.

Majelis hakim juga menyimpulkan, kedatangan Cornelis di lokasi kampanye bukanlah sebagai Gubernur Kalbar, melainkan sebagai Ketua DPP PDIP. "Tidak ada fakta lain bahwa tindakan Cornelis mengarahkan birokrasi untuk memenangkan pasangan nomor urut 5 (Rusman Ali-Hermanus)," kata hakim Muhammad Alim.

Gugatan dilayangkan pasangan Muda-Harjo tak lama setelah pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) KKR menetapkan Rusman Ali-Hermanus sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih KKR 2013-2018 pada 24 September silam.

Rusman Ali-Hermanus meraih 111.990 suara atau 43,78 persen, unggul atas pasangan lainnya. Misalnya, terhadap pasangan Djohansyah-Ahok Angking yang meraih 8.144 (3,18 persen), Muda Mahendrawan-Suharjo 107.379 (41,98 persen), Kamaruzzaman-Andi Salmah 5.089 (1,99 persen), dan David-Hasbullah 23.199 (9,07 persen).

Dalam permohonannya, pasangan Muda-Harjo dari jalur independen, meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU KKR soal hasil penghitungan suara, membatalkan penetapan pasangan nomor urut 5 Rusman Ali-Hermanus sebagai bupati dan wakil bupati terpilih, mendiskulafikasi pasangan Rusman Ali-Hermanus, serta meminta MK untuk mengeluarkan keputusan agar KPU KKR melakukan pemungutan suara ulang di enam kecamatan.

Dalam gugatannya, Muda-Harjo selaku pemohon menyampaikan, bahwa KPU KKR dan pasangan nomor urut 5 Rusman Ali-Hermanus selaku termohon, telah melakukan pelanggaran dalam proses Pemilukada KKR secara sistematis, terstruktur, dan masif.

Pihak KPU KKR disebutkan tidak netral dan menunjukan ada keberpihakan kepada pasangan Rusman Ali-Hermanus dalam penyelenggara pemilukada.

Pelanggaran itu di antaranya, adanya anggota KPPS yang membagi-bagikan uang di bebeberapa desa di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Teluk Pakedai, dan Kecamatan Terentang dan adanya anggota KPPS yang merangkap jabatan sebagai saksi pasangan Rusman Ali-Hermanus pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Teluk Bayur.

Dan pihak Muda-Harjo menemukan adanya percetakan surat suara dan formulir yang melebihi ketentu dan adanya pembagian formulir C6 kepada pemilih yang tidak berhak di Desa Teluk Kapuas dan Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya.

Sementara, pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan yang diusung PDIP, Rusman Ali-Hermanus, yakni melakukan politik uang pada masa tenang sebelum hari-H pemilihan di sembilan kecamatan, yakni Sungai Raya, Kuala Mandor, Sungai Ambawang, Terentang, Batu Ampar, Kubu, Rasau Jaya, Teluk Pedai, dan Kecamatan Sungai Kakap.

Selain itu, pihak Muda-Harjo juga menyampaikan Ketua PDIP Provinsi Kalbar, Cornelis selaku Gubernur Kalbar melakukan pelanggaran saat kampanye pasangan Rusman Ali-Hermanus di Desa Padang Tikar I. Sebab, saat kampanye itu Cornelis dengan mengatasnamakan jabatan Gubernur Kalbar menjanjikan akan mengucurkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk KKR jika pasangan Rusman Ali-Hermanus memenangi Pemilukada KKR.

Penulis: Abdul Qodir
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved