• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 22 Oktober 2014
Tribunnews.com

Kasus Videotron, Kejaksaan Periksa Anak Menteri Koperasi dan UKM

Rabu, 25 Desember 2013 01:31 WIB
Kasus Videotron, Kejaksaan Periksa Anak Menteri Koperasi dan UKM
Yogi Gustaman/Tribunnews.com
Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan memberikan penjelasan hasil perbaikan berkas bacaleg tingkat DPR RI di KPU, Jakarta, Rabu 22 Mei 2013 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta belum meningkatkan status anak Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM.

Rivan yang tiada lain anak dari Syarief Hasan merupakan selaku pemilik PT Imaje Media yang menjadi pemenang dalam proyek pengadaan videotron tersebut.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Adi Toegarisman belum mau berbicara banyak tentang keterlibatan anak kandung Syarief Hasan tersebut.

"Jangan pertanyaannya dia terlibat atau tidak. Nanti pada saatnya tiba waktunya, selesai penyidikan akan kita sampaikan hasilnya kepada pers," kata Adi di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2013).

Dikatakannya, kejaksaan sudah melakukan pemeriksaan terhadap Rivan dalam kasus tersebut dalam kapasitas sebagai saksi.

"Sampai saat ini dia diperiksa sebagai saksi," ucapnya.

Pihak kejaksaan masih menunggu perhitungan kerugian negara dalam proyek pengadaan videotron senilai Rp 17 miliar tersebut.

"Masih proses perhitungan,"ujarnya.

Dalam kasus tersebut Kejati DKI Jakarta sudah menetapkan tiga tersangka diantaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Koperasi dan UKM Hasnawi Bachtiar, office boy PT Imaje Media yang dijadikan namanya sebagai Direktur di PT Imaje Media Hendra Saputra, dan anggota panitia lelang Kasiyadi.

Penulis: Adi Suhendi
Editor: Willy Widianto
3 KOMENTAR
2707002 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
  • Segara Dunia-Kamis, 26 Desember 2013 Laporkan
    pentolan demokrat lagi ye..... ckckckckck
  • Blues Ahmad Surkani-Rabu, 25 Desember 2013 Laporkan
    Atut ini harus ditembak mati kerna jd gabenor gak pernah bantu rakyat menghianat negara. Hanya pentingkan diri sendiri wang rakyat diberi pada keluarga dan saudara maranya saja. Segala hartanya harus dirampas dan diberi pada rakyat. KPK itu jangan pilih bulu, sesiapa saja penjabat2 militar2 polisi2 menteri2 hakim2 mau pun presiden kalau mereka kuropsi harus dihukum. Seperti di china dihukum mati. Hukuman begitu harus dijalankan di indonesia baru negara bisa maju rakyat senang. Rakyat harus bangun tentang habis-habisan orang2 yang kuropsi. KPK itu jangan pilih bulu, sesiapa saja penjabat2 militar2 polisi2 menteri2 hakim2 mau pun presiden kalau mereka kuropsi harus dihukum. Seperti di china dihukum mati. Hukuman begitu harus dijalankan di indonesia baru negara bisa maju rakyat senang. Rakyat harus bangun tentang habis-habisan orang2 yang kuropsi.
  • Blues Ahmad Surkani-Rabu, 25 Desember 2013 Laporkan
    Atut ini harus ditembak mati kerna jd gabenor gak pernah bantu rakyat menghianat negara. Hanya pentingkan diri sendiri wang rakyat diberi pada keluarga dan saudara maranya saja. Segala hartanya harus dirampas dan diberi pada rakyat. KPK itu jangan pilih bulu, sesiapa saja penjabat2 militar2 polisi2 menteri2 hakim2 mau pun presiden kalau mereka kuropsi harus dihukum. Seperti di china dihukum mati. Hukuman begitu harus dijalankan di indonesia baru negara bisa maju rakyat senang. Rakyat harus bangun tentang habis-habisan orang2 yang kuropsi. KPK itu jangan pilih bulu, sesiapa saja penjabat2 militar2 polisi2 menteri2 hakim2 mau pun presiden kalau mereka kuropsi harus dihukum. Seperti di china dihukum mati. Hukuman begitu harus dijalankan di indonesia baru negara bisa maju rakyat senang. Rakyat harus bangun tentang habis-habisan orang2 yang kuropsi.
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas