Jumat, 19 Desember 2014
Tribunnews.com

Ini Frasa yang Dihapus MK dalam 'Pasal Karet' KUHP

Kamis, 16 Januari 2014 20:47 WIB

Ini Frasa yang Dihapus MK dalam 'Pasal Karet' KUHP
Ilustrasi ketuk palu hakim

Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus frasa 'sesuatu perbuatan lain maupun perlakukan yang tak menyenangkan' dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Hal tersebut merupakan putusan MK dalam uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

"Menyatakan frasa 'sesuatu perbuatan lain maupun perlakukan yang tak menyenangkan' dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau kitab undang-undang hukum pidana juncto UU RI Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 RI Tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah RI dan mengubah kitab undang-undang hukum pidana bertentangan dengan UUD 1945," ujar ketua majelis, Hamdan Zoelva, di ruang sidang utama, Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai kualifikasi 'sesuatu perbuatan lain maupun perlakukan yang tak menyenangkan' tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur, maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarjan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata.

Sedangkan hal tidak menyenangkan secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana karena setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak pidana yang tidak menyenangkan.

Menurut Mahkamah, akibat dari adanya rumusan delik, membuka peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan.

Walau harus dibuktikan di pengadilan, jika terbukti, delik tersebut menjadi wajar dan tidak ada kesewenang-wenangan. Namun, apabila tidak terbukti maka pihak yang dilaporkan jelas menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum terlebih lagi jika yang bersangkutan ditahan.

Dengan demikian, sesorang telah kehilangan kemerdekan sebagai hak asasinya padahal hukum pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Hal itu belum lagi beban moral dan sosial karena stigmatisasi sebagai orang tercela akibat laporan tersebut.

"Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah frasa 'sesuatu perbuatan lain maupun perlakukan yang tak menyenangkan' dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluanga terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut hukum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan," kata hakim anggota Ahmad Fadlil Sumadi.

Dengan demikian, kata Ahmad, frasa tersebut bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan ketidakpastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum. Dengan putusan tersebut, frasa dalam pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pemohon uji materi tersebut adalah Oie Alimin Sukamto Wijaya yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP yang mengatur tentang tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan.

Pemohon menilai, Pasal 335 ayat (1) KUHP sebagai ‘pasal karet’ karena delik perbuatan tidak menyenangkan yang diatur di dalamnya sangat  luas maknanya. Akibatnya, dalam praktiknya polisi cenderung mudah sekali menerapkan Pasal 335 ayat (1) KUHP dengan dalih ‘pembuktian nanti urusan pengadilan’.

Lebih lanjut, Pemohon mendalilkan pada seorang  tersangka  dalam  perkara  perbuatan  tidak menyenangkan  sering  dilakukan  penahanan  seperti  yang dialami  oleh  Pemohon.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Hasiolan Eko P Gultom

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas