RUU Pilkada

Pengamat: Pilkada Melalui DPRD Upaya Penjatahan Kepala Daerah

Menurutnya opsi yang dibuat oleh Koalisi Merah Putih ini sangat jelas merupakan cara untuk melakukan penjatahan kepala daerah.

Pengamat: Pilkada Melalui DPRD Upaya Penjatahan Kepala Daerah
Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
Ilustrasi/Spanduk Pilkada Bekasi.

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Pengamat Politik dari Konsepindo Research and Consultant, Veri Muhlis Ariefuzzaman, mengatakan pembahasan RUU Pilkada yang menimbulkan opsi bahwa pilkada akan digelar tidak langsung atau melalui DPRD, merupakan upaya oligarki politik.

Menurutnya opsi yang dibuat oleh Koalisi Merah Putih ini sangat jelas merupakan cara untuk melakukan penjatahan kepala daerah.

"Hal ini tidak sehat dalam demokrasi di Indonesia. Sebab sudah jelas tujuannya ada upaya penjatahan kepala daerah untuk masing-masing parpol anggota koalisi merah putih," kata Veri, Selasa (9/9/2014).

Menurutnya dari perhitungan hasil perolehan suara di DPRD, koalisi merah putih yang menyokong pasangan calon presiden Prabowo-Hatta, setidaknya unggul di 31 provinsi jika Pilkada dilakukan melalui DPRD.

Senada dengan hal itu, Direktur Indexpolitica, Deny Charter, mengaku menyayangkan sikap inkonsiten dari Presiden SBY yang menimbulkan adanya opsi pilkada langsung atau melalui DPRD.

"SBY tidak konsisten dalam bersikap mengenai pilkada langsung atau melalui DPRD. Dulu SBY setuju terhadap pilkada langsung sebagai pilihan terbaik, namun belakangan SBY malah cenderung setuju pilkada melalui DPRD," kata Deny.

Padahal, kata Deny, SBY yang merupakan Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, seharusnya lebih mendukung pilkada langsung. "Harusnya SBY sadar bahwa dirinya dipilih langsung oleh rakyat, dan mesti mendukung Pilkada langsung," katanya.(bum

Editor: Hasanudin Aco
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved