Tak Ada Jalan, Presiden SBY Batal Bawa UU Pilkada ke MK

SBY) mengaku dua kali sudah melakukan konsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva kala masih berada di Jepang.

Tak Ada Jalan, Presiden SBY Batal Bawa UU Pilkada ke MK
tribunnews.com
Presiden SBY menggelar Konferensi pers terkait sikap pemerintah terhadap UU Pilkada 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku dua kali sudah melakukan konsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva kala masih berada di Jepang.

Presiden berkonsultasi mengenai langkah hukum yang bisa diambil untuk menolak putusan DPR yang menetapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD.

Dari hasil konsultasi tersebut, Presiden SBY mengurungkan niat untuk mengajukan gugatan (judicial review) ke MK untuk menolak UU Pilkada yang diputuskan Dalam rapat paripurna DPR RI beberapa Hari lalu.

"Dijawab MK, praktek yang berlaku sekarang ini, Karena Dalam setiap pembahasan RUU, Presiden menunjuk sejumlah Menteri untuk mewakili membahas RUU itu. Meskipun Amanat Presiden itu tidak secara eksplisit dikatakan bahwa Menteri yang saya berikan ampres itu juga memberikan persetujuan. Tapi itu dimaknai Sama saja itu termasuk pemberian persetujuan," ungkap SBY usai Pertemuan hampir dua jam di Ruang Tunggu VIP bandar Udara Halim perdanakusuma, jakarta, Selasa (30/9/2014) subuh.

Karena itu, SBY katakan, kesimpulannya tidak Ada Jalan bagi dirinya untuk tidak bersetuju atas apa yang dihasilkan Dalam rapat paripurna DPR RI terkait penetapan UU Pilkada tidak langsung melalui DPRD.

"Saya tentu sebagai Presiden, taat asas, konstitusi. Apalagi, Sudah Ada pandangannya Dari MK seperti itu," jelas SBY.

Karena itu lah, lanjut SBY, sejak Senin (29/9/2014) siang hingga Selasa (30/9/2014) dini Hari, Pemerintah meng olah kembali Jalan seperti apa yang Akan ditempuh untuk betul-betul menyelamatkan sistem Pilkada yang dinilainya tepat itu. Yakni melalui sistem Pilkada langsung oleh rakyat dengan perbaikan-perbaikan.

Sebelum diberitakan, Setibanya di Bandara Internasional Kansai, Osaka, Jepang, Minggu (28/9) malam, Presiden SBY menelepon ketua MK Hamdan Zoelva.

Presiden berkonsultasi mengenai langkah hukum yang bisa diambil untuk menolak putusan DPR yang menetapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD.

"Bagi saya ini (pilkada oleh DPRD) sebuah kemunduran. Sebelum diundangkan, saya akan terus berjuang agar undang-undang ini sesuai dengan kehendak rakyat," kata Presiden SBY dalam keterangan pers setelah terbang 16 jam dari Washington.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Sugiyarto
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved