Penghapusan PSO Kereta Api Ekonomi Jarak Jauh dan Sedang Langgar UU

Paguyuban Masyarakat Pengguna Kereta Api (PMPKA) memprotes keputusan PT KAI (Persero) yang menghapusan PSO pada KA Ekonomi Jarak Jauh

Penghapusan PSO  Kereta Api Ekonomi Jarak Jauh dan Sedang Langgar UU
Tribun Medan/Riski Cahyadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengguna sarana transportasi kereta api jarak jauh yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Pengguna Kereta Api (PMPKA) memprotes keputusan PT KAI (Persero) yang menghapusan PSO pada KA Ekonomi Jarak Jauh dan Sedang di tahun 2015 dan dialihkan ke commuter.

Mereka menilai rencana penghapusan PSO pada KA Ekonomi Jarak Jauh melanggar Undang-Undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 153 ayat 1 dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada pasal 149 ayat 2.

Isinya berbunyi pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh Pemerintah lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik”.

Penghapusan Subsidi dari Pemerintah kepada Kereta Ekonomi oleh PT. KAI (Persero) sebagai akibat tidak terserapnya seluruh PSO yang diberikan oleh Pemerintah kepada PT. KAI (Persero).

"Ini membuat  menjadikan masyarakat menjadi korbanakibat ketidakmampuan PT. KAI (Persero) dalam hal menyarap PSO tersebut," kata Stefanus Dwi dari Paguyuban Masyarakat Pengguna &Pelanggan KA Ekonomi dalam rilisnya, Kamis (9/10/2014).

Dikatakannya, alasan pemerintah mengalihkan PSO (Public Service Obligation) ke KRL dikarenakan jumlah penumpang KA Jarak Jauh terus menurun, sementara penumpang KRL terus melonjak.

"Alasan ini terasa “dibuat-buat” karena di sisi lain KAI mengakui pertumbuhan minat penumpang Kereta Api terus meningkat setiap tahunnya. Alasan klise berikutnya,karena KRL dan CL dipakai setiap hari oleh masyarakat, sementara KA jarak jauh tidak setiap hari," tuturnya.

Pemerintah, kata dia  seharusnya tidak memusatkan program pengendalian peralihan masyarakat dari angkutan pribadi ke angkutan massal,untuk masyarakat ibukotasaja.Tetapi seharus merata keseluruh daerah.

Kalaupun prioritas program tetap di ibukota, pemerintah tidak melihat dampak yang akan terjadi akibat penghapusan subsidi Kereta Api. Sebagai angkutan massal, KA Ekonomi menjadi pilihan masyarakat pekerja kelas menengah kebawah untuk mobilitas dari ibukota ke daerah asal.

"Masyarakat pekerja di ibu kota jumlahnya lebih dari 20 ribu yang berasal dari daerah dan memanfaatkan KA ekonomi untuk mobilitas dari ibu kota ke daerah asal minimal 3 hari sekali, dan kebanyakan seminggu sekali," katanya.

Halaman
12
Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved