Duet Jokowi JK

Jokowi-JK Diminta Siapkan E-Voting untuk Pilpres 2019

Pemerintahan baru di bawah Joko Widodo dan Jusuf Kalla diminta segera membangun sarana dan prasarana secara bertahap untuk e-voting Pemilu 2014

Jokowi-JK Diminta Siapkan E-Voting untuk Pilpres 2019
Kompas.com/SABRINA ASRIL
Simulasi e-voting dengan menggunakan teknologi buatan Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT 

Tribunnews.com, Depok -  Pemerintahan baru di bawah Joko Widodo dan Jusuf Kalla diminta segera membangun sarana dan prasarana secara bertahap, agar pemungutan suara eletronik atau e-voting dapat diterapkan dalam Pemilihan Umum mendatang, terutama dalam Pemilihan Presiden 5 tahun mendatang.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Indexpolitica, Denny Charter, kepada wartawan, Selasa (21/10/2014), menanggapi terobosan apa yang harus dilakukan Jokowi-JK dalam pemerintahaannya.

"Sebab sudah saatnya Indonesia menerapkan sistem Electronic Voting dalam pelaksanaan Pemilu kedepan. Kisruh pemilu atau electoral dispute yang terjadi selama ini setidaknya dapat diminimalisir dengan e-voting ini," katanya.

Denny menuturkan sistem e-voting atau pemungutan suara eletronik ini menggunakan teknologi informasi yang dinegara besar menjadi solusi untuk dalam membentuk pemilu yang berkualitas.

Bukan hanya itu, katanya, dengan sistem ini ditenggarai biaya pemilu menjadi lebih murah.

"Masalah utama dalam Pemilu selama ini adalah kecurangan klasik dimana data pemilih kacau serta proses pemungutan dan penghitungan suara yang sulit diawasi dengan benar. Dengan mengimplementasi e-voting, semua kecurangan itu bisa dihindari," jelas Denny.

Ia mengatakan e-voting atau pemungutan suara eletronik ini sudah saatnya diterapkan di Indonesia, karena Indonesia memiliki infrastruktur yang sangat memadai untuk itu. "Kekurangan-kekurangan kecil dapat dilengkapi dan bukan hal yang sulit bagi pemerintah. Asalkan ada kemauan dari Presiden dan Wapres, Jokowi-JK, maka program ini pasti terealisasi dengan maksimal," papar Denny.

Menurut Denny, jika Indonesia sudah memiliki e-KTP dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dimana di dalam e-KTP tertanam chip NFC (Near Field Communication), maka dari sana e-voting bisa dilakukan.

"Sayang sekali kalau eKTP yang canggih dan berbiaya mahal ini tidak di optimalkan fungsinya dalam pelaksanaan pemilu, dengan menerapkan e-voting" papar Deny.‎

Menurut Denny, dengan eKTP seharusnya data ganda pemilu sudah bisa teratasi. Selain data ganda, dengan e-voting, modus kecurangan dalam proses penghitungan suara dipastikan jauh berkurang, karena data masyarakat yang memilih, akan langsung masuk ke pusat tabulasi nasional.

"Untuk itu KPU harus memiliki sistem IT yang handal dan tentunya dengan melibatkan masyarakat dan swasta. Bayangkan betapa efektif dan efisiennya sistem e-voting ini jika di implementasikan. Sekarang tinggal bagaimana presiden Jokowi menginstruksikannya saja," ujar Denny.

Denny berharap dan yakin pemerintahan baru Jokowi JK berani mengambil kebijakan ini. "Memang tidak bisa serta merta langsung diterapkan. Tapi sistem harus diuji secara teknis dulu, lalu disosialisasikan kepada masyarakat, termasuk menyiapkan kerangka hukumnya‎," kata Denny.

Dengan proses yang panjang untuk penerapannya, maka sejak awal, Jokowi dan JK diminta menyiapkan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjangnya.(bum)

Editor: Gusti Sawabi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved