Menteri Yuddy Tunggu Laporan Audit Sebelum Moratorium Penerimaan CPNS

Kata dia moratorium itu berlaku untuk semua jenis PNS, kecuali tenaga medis dan tenaga pengajar atau guru.

Menteri Yuddy Tunggu Laporan Audit Sebelum Moratorium Penerimaan CPNS
Tribunnews/Dany Permana
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi memberi paparan dalam diskusi bertajuk arah kebijakan reformasi birokrasi dan aparatur negara serta konteks pembangunan ekonomi yang efisien di Jakarta, Kamis (18/12/2014). Langkah yang akan ditempuh Kemenpan dan Reformasi Birokrasi adalah mengubah pola pikir bahwa aparat atau pejabat negara bertugas melayani masyarakat. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi, mengatakan pihaknya hingga kini masih menunggu hasil audit dari lembaga-lembaga pemerintah, sebelum menetapkan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS).

Kepada wartawan usai menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2014), Yuddy mengatakan dari hasil audit tersebut akan diketahui jumlah kebutuhan pegawai di tiap lembaga.

Ia mencontohkan setiap tahunnya Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negri (STPDN) setidaknya menerima 2.000 siswa baru.

Yuddy mengatakan dari hasil audit nanti akan diketahui apakah betul setiap tahunnya negara harus menerima 2.000 orang itu.

"Apakah harus segitu, oleh karena itu kita minta kepala lembaga untuk mengirimkan audit," jelasnya.

Kata dia moratorium itu berlaku untuk semua jenis PNS, kecuali tenaga medis dan tenaga pengajar atau guru.

Bahkan di TNI - Porli pun moratorium itu berlaku. U

ntuk para anggota TNI - Polri, perekrutannya terus berlangsung, namun jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan negara.

Sementara untuk PNS di TNI - Polri perekrutannya dihentikan sementara bila benar-benar tidak diperlukan.

"Jadi penghematan tidak berlaku hanya kepada instansi sipil, tetapi kepada sluruh instansi yang menyelenggarakan sekolah kedinasan yang diproyeksikan menjadi aparatur sipil negara," jelasnya.

Yuddy yang merupakan politisi Partai Hanura itu mengaku belum tahu apakah ada lembaga yang perekrutannya benar-benar ditutup.

Dari hasil audit yang dikirimkan tiap-tiap kepala lembaga, hal itu bisa diketahui. Rencanannya mulai bulan Desember ini, setiap pimpinan lembaga pemerintah akan mengirimkan laporan tersebut secara berkala.

Penulis: Nurmulia Rekso Purnomo
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help