KPK Tahan Syaiful Jamil dan Bekas Wali Kota Tegal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan bekas Wali Kota Tegal Ikmal Jaya dan Syaiful Jamil.

KPK Tahan Syaiful Jamil dan Bekas Wali Kota Tegal
Tribunnews.com/Eri Komar Sinaga
Mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya ditahan penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi tukar guling tanah Pemkot Tegal. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan bekas Wali Kota Tegal Ikmal Jaya dan Syaiful Jamil. Keduanya disangka kasus dugaan korupsi tukar guling lahan tempat pembuangan akhir (TPA) Bokongsemar, Tegal.

Ikmal dan Syaiful terlihat keluar meninggalkan KPK sekitar pukul 16.45 WIB dan sudah mengenakan rompi oranye tahanan KPK. Terkait penahanan tersebut, Ikmal mengaku akan mematuhi proses hukum yang ditimpakan kepadanya.

"Sebagai warga negara yang patuh hukum, maka saya akan mengikuti proses hukum ini dan dimanapun proses hukum berakhir itulah ketetapan Tuhan bagi saya," kata Ikmal kepada wartawan di KPK, Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Sementara Syaiful tidak memberikan komentar apapun pascaditahan KPK. Ikmal langsung ditahan di Rutan Guntur, sementara Syaiful ditahan di Rutan Cipinang.

Sekadar informasi, KPK menetapkan Wali Kota Tegal 2008-2013 Ikmal Jaya dan direktur CV Tri Daya Pratama Syaiful Jamil sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tukar guling lahan tempat pembuangan akhir (TPA) Bokongsemar, Tegal, Jawa Tengah.

Ikmal yang merangkap penasihat tim pengarah pemindahtanganan tanah milik Pemkot Tegal diduga melawan hukum karena memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait tukar guling tanah dengan CV Tri Daya Pratama pada 2012.

Kerugian negara ditaksir Rp 8 miliar. Modusnya melalui penggelembungan harga yang dilakukan Pemkot Tegal dan pihak swasta. Pemkot menukar guling bekas tanah bengkok di Kelurahan Keturen, Kraton, dan Pekauman seluas 59.133 meter persegi. Tukar guling dilakukan dengan lahan di areal Bokongsemar yang diketahui milik pihak swasta dengan luas 142.056 meter persegi.

Atas perbuatannya, penyidik menyangka keduanya Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat juncto pasal 65 ayat 1 ke-1 KUHP.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Y Gustaman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved