Kenaikan Harga BBM

PDIP Klaim Sudah Ingatkan Pemerintah soal Kenaikan Harga BBM

Ketika ditanya bentuk pengingatan seperti apa yang disampaikan PDIP pada pemerintah, Andreas tidak memberikan jawaban konkret

PDIP Klaim Sudah Ingatkan Pemerintah soal Kenaikan Harga BBM
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Sejumlah armada angkutan kota (angkot) menunggu giliran mengisi penumpang di Terminal Kebon Kalapa, Kota Bandung, Senin (30/3/2015). Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya jenis premium menjadi Rp 7.400 perliter dua hari lalu, tarif angkot di Kota Bandung belum ada penyesuaian atau belum naik, tapi ada juga sebagian sopir sudah menaikan tarif kepada penumpangnya sekitar Rp 500 hingga Rp 1.000. Para supir angkot di Terminal Kebon Kalapa misalnya mengeluhkan jika kenaikan premium tidak dibarengi dengan kenaikan tarif atau ongkos penumpang, karena berdampak pada berkurangnya pendapatan yang tersedot pada kewajiban mengisi premium hingga full sebelum angkot kembali ke pemilik. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengungkapkan pihaknya telah mengingatkan pemerintah agar BBM jangan diserahkan kepada harga pasar.

"Kelihatannya sekarang mengarah ke sana apa yang dilakukan PDIP kami mengingatkan pemerintah agar jangan sampai itu terjadi," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Andreas Pareira di Jakarta, Rabu (2/4/2015).

Dalam menanggapi pernyataan mantan Menteri Koordinator Kwik Kian Gie yang mengatakan Presiden Joko Widodo telah melanggar konstitusi dengan menerapkan harga BBM mengikuti pasar, Andreas mengatakan dirinya melihat Indonesia belum sampai ke arah itu dan mengharapkan agar tidak terjadi.

"Artinya itu kan membiarkan harga diatur oleh pasar, tapi saya lihat belum sampai ke sana, ya ini yang kita jaga agar jangan terjadi," katanya.

Terkait dengan fakta bahwa harga BBM dengan fluktuasi yang begitu cepat, Andreas memandang memang sangat membingungkan, namun dia masih tetap dalam pendiriannya bahwa harganya masih dikendalikan oleh pemerintah.

"Ya dengan harga BBM kemarin naik, turun dan sekarang naik lagi, ini diatur pemerintah tapi fluktuasinya terlalu cepat ini buat bingung masyarakat," katanya.

Ketika ditanya bentuk pengingatan seperti apa yang disampaikan PDIP pada pemerintah, Andreas tidak memberikan jawaban konkret namun hanya mengatakan pemerintah seharusnya memiliki langkah kerja nyata untuk memprediksi dan mempersiapkan perubahan harga BBM di masa datang agar tidak mengorbankan masyarakat.

"Pemerintah harus punya platform untuk memprediksi dan mempersiapkan perubahan-perubahan itu ke depannya apapun terutama migas ini agar jangan sampai masyarakat yang jadi korban sementara orang lain yang mempunyai kepentingan dengan harga minyak itu diuntungkan. Pemerintah harus berani ambil resiko lindungi rakyat," katanya.

Editor: Sanusi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help