Bawaslu: Serahkan Arsip ke ANRI Demi Kepentingan Publik

Penyerahan dokumen ke ANRI juga merupakan cara mengamankan dokumen negara.

Bawaslu: Serahkan Arsip ke ANRI Demi Kepentingan Publik
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Ketua Bawaslu, Muhammad (kanan) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan penyerahan dokumen putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentang pelanggaran etik ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah demi kepentingan publik.

"Ini tentu untuk kepentingan publik. Siapa saja boleh mengakses," ujar Muhammad di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (8/5/2015).

Namun, Muhammad mengatakan ada pengecualian dokumen yang diserahkan ke ANRI yang tidak bisa dipublikasi.

Penyerahan dokumen ke ANRI juga merupakan cara mengamankan dokumen negara.

"Sudah tentukan bagian-bagian yang istilahnya 'dikecualikan' untuk publik, tapi untuk sengketa semua bisa dibuka, diakses. Karena sesungguhnya juga sudah bisa dilihat publik sebagai dokumen negara," kata Muhammad.

Mengenai dokumen yang dikecualikan tidak terbuka untuk publik, Muhammad menjelaskan hal itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

"Kita lihat ada ketentuan tidak bisa dibuka dalam batas waktu tertentu ya karena kepentingan-kepentingan, misalnya pertimbangan kerahasiaan dan sebagainya, jadi ada beberapa, tapi itu tidak banyak, dan itu dibenarkan oleh Undang-Undang sepanjang ada klaim dari lembaga negara dikecualikan. Tapi pada umumnya kalau hasil putusan sengketa ini semuanya kami buka," ucap Muhammad.

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved