Peneliti Beberkan Dampak Buruk RUU 'Contempt of Court'

Oleh karena itu, MaPPI mencatat beberapa poin perihal adanya RUU tersebut

Peneliti Beberkan Dampak Buruk RUU 'Contempt of Court'
net
Ilustrasi palu hakim 

"Seperti pendapat dari Robert Klitgaard, dimana dia menyebutkan satu formula “C=M+D-A” yang artinya korupsi ( C) akan terjadi jika monopoli (M) kekuasaan ditambah diskresi (D) yang kuat tanpa diimbangi akuntabilitas (A). Padahal peran publik untuk mengawasi kinerja peradilan sangatlah dibutuhkan," ujarnya.

Lagipula, tidak jarang masukan publik berperan penting bagi perbaikan lembaga maupun aparat peradilan. Seperti contoh temuan masyarakat terhadap pelanggaran kode etik Hakim menjadi sarana MA ataupun Komisi Yudisial (KY) untuk menindaklanjuti perbaikan terhadap perilaku hakim.

"Selain itu, survei keterbukaan informasi peradilan yang dilakukan oleh MaPPI (2013) menjadi rekomendasi bagi MA untuk memperbaiki kualitas pelayanannya ke depan," ujarnya.

Keempat, terang Dio, RUU CoC tersebut berpotensi memunculkan adanya kriminalisasi baru. Menurutnya dalam konteks ini, undang-undang Contempt of Court tidak menilai dengan cermat tindakan mana saja yang layak untuk dipidana, dan mana yang bisa diselesaikan dengan cara lain.

Seperti contoh di dalam Pasal 24 RUU CoC mengatur jika ada pihak yang mempublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung dapat dipidana maksimum 10 tahun penjara.

"Ketentuan pasal tersebut bisa berpotensi mengancam kemerdekaan pers, nantinya pers tidak akan bisa meliput proses jalannya persidangan," ujarnya.

RUU CoC ini memang belum diterima oleh DPR, namun adanya wacana RUU, tekan Dio, perlu dipertimbangkan kembali.

Terlebih di dalam RUU ini terdapat beberapa tindakan yang memang secara konseptual masuk ke dalam ranah pidana.

Dalam hal ini MaPPI berpendapat Pemerintah dan DPR berfokus terlebih dahulu pada pembuatan RUU KUHP dan KUHAP terlebih dahulu.

"Selain itu pembahasan mengenai perlindungan jabatan hakim juga saat ini akan dibahas di RUU Jabatan Hakim. Oleh karena itu, RUU CoC lebih baik tak perlu dilanjutkan, karena berpotensi akan adanya tumpang tindih dengan peraturan perundangan lain dan berpotensi melanggar prinsip peradilan yang terbuka untuk masyarakat," imbuh Dio.

Penulis: Edwin Firdaus
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved