Nama-Nama Sembilan Calon Komisioner KPI yang Dipilih Komisi I DPR

Keputusan Komisi I DPR itu diambil dengan pemungutan suara karena opsi musyawarah mufakat tidak tercapai.

Nama-Nama Sembilan Calon Komisioner KPI yang Dipilih Komisi I DPR
Kompas.com
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 

Laporan.Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI akhirnya memilih 9 nama calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia periode 2016-2019.

Hal itu diputuskan melalui voting setelah proses uji kelayakan dan kepatutan.

"Kami telah melakukan rapat intern untuk memutuskan sembilan nama calon komisioner KPI," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Keputusan Komisi I itu akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan pada Rabu (20/7/2016).

Kesembilan nama tersebut adalah Nuning Rodiyah, Sudjarwanto Rahmat Muh Arifin, Yulindre Darwis, Ubaidilah, Dewi Setyarini, Obsatar Sinaga, Mayong Suryo Laksono, Hardly Stefano Fenelon Pariela, dan Agung Suprio.

Keputusan Komisi I DPR itu diambil dengan pemungutan suara karena opsi musyawarah mufakat tidak tercapai.

"Keputusan ini berdasarkan suara terbanyak karena musyawarah mufakat tidak ketemu," ujar Politikus PKS itu.

Kharis mengatakan komisioner KPI dipilih berdasarkan tiga kriteria yaitu integritas, wawasan, dan kemampuan. Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan pihaknya menginginkan komitmen KPI untuk bekerja sepenuh waktu untuk kepentingan publik.

"Kita ingin KPI ke depan betul-betul menunjukan independensi dan efektivitasnya untuk mengawasi siaran. Apalagi nanti platform penyiaran kita digital dimana banyak kanal-kanal siaran baru," imbuhnya.

Politikus PAN itu juga meminta koisioner KPI kompak dalam menjalankan tugasnya. Ia mengibaratkan komisioner KPI seperti wasit.

"KPI ini wasit dalam permainan sepak bola. Kita menginginkan KPI ini jangan menjadi pemain ke 12 tapi menjadi wasit. Selama ini KPI cuma bisa nyemprit, dari sekian pelanggaran hanya sedikit saja yang disemprit, dan juga dijalankan," katanya.

"Kedepannya kita memberi perangkat ke KPI ini tidak hanya sempritan tapi juga kartu kuning dan kartu merah. Ada bentuk denda, pencabutan izin penyiaran, penyelenggaraan acara dan lain sebagainya. Jadi ini kita harapkan lebih kuat, dan ke depan KPI lebih disegani di dunia penyiaran," tambahnya.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help