Hukuman mati

Koalisi Masyarakat Antihukuman Mati Tandatangani Petisi Agar Jokowi Tunda Eksekusi Mati

Jelang eksekusi 14 terpidana mati kasus narkoba, beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, dan koalisi masyarakat sipil antihukuman mati menandatangani

Koalisi Masyarakat Antihukuman Mati Tandatangani Petisi Agar Jokowi Tunda Eksekusi Mati
Tribunnews.com/ Rizal Bomantama
Koalisi masyarakat antihukuman mati menandatangani petisi kepada Presiden Joko Widodo agar menunda hukuman mati jilid tiga selama pemerintahannya. Penandatanganan dilakukan di Kantor Lubis Santosa Marimis, Equity Tower SCBD, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang eksekusi 14 terpidana mati kasus narkoba, beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, dan koalisi masyarakat sipil antihukuman mati menandatangani petisi kepada pemerintah yang intinya menolak tegas eksekusi tersebut, Kamis (28/7/2016).

Petisi tersebut ditandatangani di Kantor Lubis Santosa Maramis (LSM), Equity Tower SCBD, Senayan, Jakarta.

Tokoh yang menandatangani petisi tersebut diantaranya Todung Mulya Lubis (Ketua Dewan Pendiri Imparsial), Usman Hamid (Mantan Koordinator KontraS), Al Araf (Direktur Imparsial), Rafendi Djamin (Direktur Amnesty Internasional Asia Pasific), dan Magdalena Sitorus dari Komnas Perempuan.

Gerakan tersebut menunjukkan sinyalemen bahwa hukuman mati semakin ditentang masyarakat Indonesia.

Isi petisi tersebut antara lain menginginkan Jaksa Agung agar menunda rencana eksekusi mati dan mendesak Presiden agar melakukan kajian dan evaluasi yang mendalam terhadap kasus-kasus terpidana mati tersebut.

Usman Hamid mencontohkan nama Zulfikar Ali, warga negara Pakistan yang hanya berperan sebagai kurir.

Usman juga menyebutkan Zulfikar Ali sebagai korban setingan belaka.

"Melalui penyelidikan yang kami lakukan ternyata dia tidak melakukan kejahatan apa pun. Dia hanya korban setingan. Gembongnya justru masih berkeliaran," jelasnya kepada pers.

Sementara Todung Mulya Lubis mengungkapkan bahwa dalam Pasal 6 International Covenant and Civil Right kejahatan narkotika tidak masuk dalam the most serious crime yang bisa dihukum mati.

Halaman
12
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved