Hukuman Mati

LBH Masyarakat Adukan Jaksa Agung ke Ombudsman

Pengacara LBH Masyarakat, Ricky Gunawan, pun melaporkan Jaksa Agung HM Prasetyo ke Ombudsman Republik Indonesia.

LBH Masyarakat Adukan Jaksa Agung ke Ombudsman
Tribunnews.com/Eri Komar Sinaga
Pengacara LBH Masyarakat saat melaporkan Jaksa Agung HM Prasetyo ke Ombudsman Republik Indonesia. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat menemukan tiga pelanggaran administrasi (malaadministrasi) saat eksekusi terpidana mati gelombang tiga yang telah dilaksanaan.

Pengacara LBH Masyarakat, Ricky Gunawan, pun melaporkan Jaksa Agung HM Prasetyo ke Ombudsman Republik Indonesia.

Ricky yang juga kuasa hukum terpidana mati Humprey Ejike Jefferson mengatakan  eksekusi tidak bisa dilaksanakan karena kliennya telah mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 107/PUU-XIII/2015, disebutkan bahwa Pasal 2 ayat 2 UU Grasi yang berbunyi pembatasan jangka waktu pengajuan grasi satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

"Berdasarkan putusan MH tersebut, Humprey masih memiliki hak pengajuan grasi. Kami daftarkan permohonan grasi atas nama Humprey pada Juli 2016," kata Ricky saat bertemu pimpinan Ombudsman Republik Indonesia di Ombudsman, Jakarta, Senin (8/8/2016).

Ricky mengecam Kejaksaan yang mengerahkan regu tembak kepada kliennya. Padahal, kata dia, grasi yang mereka ajukan belum dijawab Presiden.

Kesalahan ke-dua, lanjut Ricky adalah mengenai pemberian notifikasi pada Selasa 26 Juli 2016.

Ricky membeberkan kliennya menerima berita acara pemberitahuan putusannya telah berkekuatan hukum tetap makan eksekusi akan dilaksanakan.

Ternyata, kata Ricky, tidak ada pemberitahuan mengenai waktu para terpidana mati tersebut akan dieksekusi.

Humprey pun menolak menandatangani berita acara tersebut lantaran sudah mengajukan grasi dan masih ingin tetap hidup.

Halaman
12
Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help