Delegasikan Kewenangan Pengawasan Kearsipan ke Kabupaten atau Kota

Pengawasan kearsipan eksternal dilaksanakan oleh ANRI yakni arsip tingkat pusat dan Pemerintah Provinsi

Delegasikan Kewenangan Pengawasan Kearsipan ke Kabupaten atau Kota
Warta Kota/Nur Ichsan
ARSIP - Pegawai Badan Arsip Daerah Kota Tangerang, sedang melakukan inventarisir berbagai berkas data pelayanan sejumlah instansi, Senin (31/8). Tapi sayangnya karena kurang anggaran, mereka hingga saat ini belum mempunyai sarana untuk menyimpan berkas dan data sejarah Tangerang. 

TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Dalam hal pengawasan kearsipan, koordinasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Lembaga Kearsipan Daerah strategi yang efektif dan efisien.

Apalagi cukup banyak objek pengawasan kerarsiapan di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang tidak mungkin semua ditangani ANRI.

“Kita coba mengikuti konsep undang-undang pemerintahan daerah dalam pengawasan ke daerah, yakni mendelegasikan kewenangan pengawasan ke kabupaten/kota," kata Kepala Pusat Akreditasi Arsip Nasional Republik Indonesia, Rudi Anton di Jakarta, Semo (5/12/2016).

Dikatakan Rudi saat talkshow Audit Kearsipan dan Tertib Arsip Menjaga Akuntabilitas dan Memori Kolektif Bangsa, jenis pengawasan kearsipan terdiri atas pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal.

Pengawasan kearsipan eksternal dilaksanakan oleh ANRI yakni arsip tingkat pusat dan Pemerintah Provinsi.

Sementara pengawasan kearsipan eksternal Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur melalui LKD Provinsi terhadap pencipta arsip tingkat Provinsi dan LKD Kabupaten/Kota.

Pengawasan kearsipan internal dilaksanakan oleh LKD Provinsi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daearah (SKPD) Provinsi, LKD Kabupaten/Kota terhadap SKPD Kabupaten/Kota.

Juga Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT) terhadap satuan kerja pada rektorat, fakultas, civitas akademika, dan unit dengan sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi.

Untuk unit kearsipan pada lembaga negara, BUMN, BUMD, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik terhadap unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya sesuai wilayah kewenangannya.

Aspek pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh ANRI terhadap unit kearsipan pencipta arsip tingkat pusat, Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), dan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri (LKPTN).

Pengawasan ANRI meliputi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, program kearsipan, pengolahan arsip inaktif, penyusutan arsip, pengelolaan arsip statis (bagi LKD), Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan kelembagaan, dan prasarana dan sarana.

Halaman
12
Penulis: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help