Tokoh Ditangkap

Penegakan Hukum Dugaan Makar Harus Bebas Intervensi Kepentingan Politik

Agustinus Pohan tegaskan, pengawasan dalam proses penyelidikan dan penyidikan telah melekat dalam sistem.

Penegakan Hukum Dugaan Makar Harus Bebas Intervensi Kepentingan Politik
TRIBUN/DANY PERMANA
Pengamat hukum Agustinus Pohan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan menilai proses penegakan hukum dugaan makar yang tengah diperiksa Polri harus bebas dari kepentingan politik.

Wacana tersebut muncul saat sejumlah orang yang disangka berbuat makar bertemu Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Selasa (10/1/2017).

Karena itu Agustinus Pohan kurang setuju jika ditengah proses hukum yang tengah berjalan di Kepolisian, DPR RI mewacanakan pembentukan panita khusus kasus makar.

"Proses tersebut (hukum) harus dijaga àgar tidak diintervensi, termasuk oleh DPR ýang sudah barang tentu sarat dengan kepentingan politik," ujar Agustinus Pohan kepada Tribunnews.com, Rabu (11/1/2017).

Agustinus Pohan tegaskan, pengawasan dalam proses penyelidikan dan penyidikan telah melekat dalam sistem.

Selain itu Kepolisian secara internal telah memiliki sistem pengawasan. Secara external ada kompolnas.

Bukan itu saja kata dia, Penuntut Umum juga merupakan lembaga yang mengawasi proses peñyidikan.

"Kalau para tersangka menganggàp tidak ada bukti yang cukup, maka mekanismenya dapat dilakukan pengujian lewat pra peradilan," kata Agustinus Pohan.

Sebelumnya para tersangka kasus makar mengadu ke DPR.

Mereka diterima Wakil Ketua Fadli Zon serta anggota Komisi III Wenny Warouw dan Supratman Andi Agtas.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help