Menhan Minta Protes Panglima TNI Tidak Dibesar-besarkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu merespons keluhan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seputar pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pembelian AgustaWestland 101.

Dia meminta agar keluhan Gatot yang merasa wewenangnya terbatas itu tidak dibesarkan.

"Jangan digede-gedein. Dari dulu saya enggak pernah ribut kan, jangan buat saya ribut. Saya orang pejabat pengalah, bukan kalah," ucap Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/2/2017).

Ia menjelaskan, persoalan anggaran memang berawal dari Kementerian Keuangan yang kemudian menyerahkan kepada Kementerian Pertahanan.

Baca: Perseteruan Panglima TNI dan Menhan, JK Minta Wiranto Perbaiki Komunikasi

Baca: Panglima TNI Merasa Akan Dipecat, Wapres: Pensiunnya Masih Tahun 2018

Selanjutnya, penggunaan anggaran diserahkan ketiga angkatan di TNI.

Untuk anggaran TNI sendiri, diserahkan kepada Panglima dan Kasum.

"TNI ada Panglima atau Kasum. Kemudian yang tiga angkatan, laut, darat, dan udara. Itu kuasa pengguna anggaran. Kuasa dari saya. Kan masing-masing saya berikan," kata Ryamizard.

Ryamizard pun meminta wartawan untuk tidak mengungkit lagi keluhan yang disampaikan oleh Panglima TNI.

Ia mengaku tidak ingin masalah ini menjadi besar dan menimbulkan keributan.

Sementara terkait pembelian AW101, Ryamizard menyerahkannya kepada Kepala Staf Angkatan Udara.

KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya tengah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki perencanaan, pengadaan, hingga helikopter tersebut berada di Indonesia.

AW101 sudah berada di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma sejak empat atau lima hari lalu.

Adapun tim investigasi tersebut baru bekerja efektif selama tiga hari.