Cegah Konflik Sopir Angkutan Konvensional dan Online, Ini Perintah Kapolri untuk Jajarannya

Peraturan Menteri Perhubungan No.32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, akan berlaku mulai 1 April.

Laporan Wartawan Tribunnews, Abdul Qadir (Acos) dan Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, akan berlaku mulai 1 April 2017.

Meski sudah direvisi, potensi gesekan hingga bentrok antara sopir taksi atau angkutan konvensional dan online masih bisa terjadi karena ketidakpuasan.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menginstruksikan jajarannya mendeteksi potensi gesekan tersebut. 

Tito menyampaikan hal itu, usai mengikuti video conference bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang sosialisasi revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 kepada sejumlah kepala daerah dan Kapolda, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Deteksi, lanjut dia, dilakukan dengan mendengar informasi sekecil apapun tentang gejolak antar-sopir di lapangan. Jajaran Polda diminta segera melakukan peredaman jika mengetahui ada gejolak gesekan tersebut.

"Kalau ada gejolak jangan dibiarkan. Sebab, gejolak itu enggak terjadi seketika, ini bukan teori atau segala macam. Ini masalah sosial masyarakat. Jadi, pasti gampang terdeteksinya," terangnya.

Menurut Tito, peredaman gejolak tersebut bisa dilakukan dengan mempertemukan dan mengajak dialog antara pihak Pemda, Dishub, kepolisian, Dinas Kominfo, perusahaan angkutan, dan DPRD.

Diharapkan solusi atas gejolak tersebut bisa ditemukan dalam forum dialog tersebut.

Tito tidak ingin anak buahnya baru turun menyelesaikan masalah setelah terjadi bentrokan antar-sopir angkutan konvensional dan sopir taksi online.

"Jangan sampai sudah terjadi keributan, baru polisi turun tangan. Lakukan lah langkah proaktif," pintanya.

Tito meyakini bentrokan maupun tindakan anarkis tidak akan terjadi jika sudah dilakukan langkah proaktif dan dialog antar-stakeholder tersebut.

Selain itu, Tito juga menginstruksikan jajaran Polda agar tidak ragu mengambil tindakan tegas jika masih ada aksi anarkis oleh pihak sopir angkutan konvensional maupun sopir taksi online.

"Tapi kalau terjadi aksi anarkis, ya tegakkan hukum, baru kita lakukan dialog lagi," tandasnya.(*)

Penulis: Lendy Ramadhan
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help