Korupsi KTP Elektronik

KPK Nilai Hak Angket Bisa Hambat Penuntasan Kasus Korupsi e-KTP

"Jika itu dibuka, ada risiko kasus ini akan terhambat. Itu artinya ada potensi ke depan penanganan e-KTP tidak akan tuntas," tegas Febri.

KPK Nilai Hak Angket Bisa Hambat Penuntasan Kasus Korupsi e-KTP
Eri Komar Sinaga
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat ada risiko konflik kepentingan apabila rekaman pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani dibuka di DPR melalui hak angket.

Hal ini diungkapkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (21/4/2017) di KPK, merespon digulirkannya hak angket oleh Komisi III dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III dan KPK pada Rabu (19/4/2017) kemarin.

Baca: KPK: Hak Angket DPR Hambat Penegakan Hukum

Untuk diketahui, ‎usulan itu dimulai dari adanya protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK.

Ini karena dalam persidangan disebutkan bahwa Miryam mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III terkait kasus e-KTP.

"Soal ini, KPK mendapat cukup banyak masukan dari publik terkait risiko adanya konflik kepentingan, karena nama-nama yang disebut pada saat itu adalah mereka yang juga menjadi unsur dari komisi III DPR," terang Febri.

Pimpinan KPK sendiri diungkapkan Febri sudah menegaskan bahwa KPK tidak bisa membuka bukti-bukti rekaman atau berita acara pemeriksaan terkait Miryam S Haryani.

KPK bersikeras tidak mau membuka BAP Miryam karena itu merupakan alat utama yang digunakan dalam menuntaskan penyidikan dan penuntutan perkara, dalam hal ini e-KTP.

"Jika itu dibuka, ada risiko kasus ini akan terhambat. Itu artinya ada potensi ke depan penanganan e-KTP tidak akan tuntas," tegas Febri.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help