Rajin Periksa Mantan Menteri, KPK Gali Alur dan Proses Penerbitan SKL

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan beberapa mantan menteri termasuk Dorojatun diperiksa untuk mengetahui alur penerbitan SKL

Rajin Periksa Mantan Menteri, KPK Gali Alur dan Proses Penerbitan SKL
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/5/2017). Rizal Ramli memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi tentang seluk beluk penerbitan Surat Keterangan Lunas bagi penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL-BLBI) pada tahun 2002. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam seminggu terakhir, beberapa mantan menteri dipanggil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi.

Keterangan mereka dibutuhkan untuk penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Syafruddin Arsjad Temenggung (SAT).

Terakhir, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Megawati Soekarnoputri yakni Dorojatun Kuntjoro‎ diperiksa pada Kamis (4/5/2017) kemarin.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan beberapa mantan menteri termasuk Dorojatun diperiksa untuk mengetahui alur penerbitan Surat Keterangan Lunas atau SKL.

"Ada proses sebelum SKL terbit, kami perlu melakukan pemeriksaan itu ke para mantan menteri dan pejabat termasuk Dorojatun‎," ujar Febri, Jumat (5/5/2017).

Febri melanjutkan sebelum ada keputusan penerbitan SKL, dilakukan keputusan bersama hal itu pula yang coba digali penyidik dan kemungkinan adanya penyimpangan secara prosedural.

"Kami dalami indikasi SKL yang tetap diberikan meskipun masih ada kewajiban bayar. Saat penerbitan itu ada keputusan bersama daan beberapa pembahasan. Kami mau tahu bagaimana alur dan proses penerbitan SKL," tambahnya.

‎Dalam kasus ini, penyidik masih fokus memeriksa para saksi dan belum melakukan penggeledahan maupun penyitaan untuk menyelamatkan aset.

Beberapa saksi yang sudah diperiksa diantaranya mantan Menko Perekonomian ‎era Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie memenuhi panggilan KPK sebagai saksi pada Kamis 20 April 2017.

Rizal Ramli yang diperiksa Selasa (2/5/2017), mantan Direktur Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk. Dira Kurniawan Mochtar yang diperiksa Rabu (3/5/2017) kemarin.

Untuk diketahui ‎setelah melakukan penyelidikan tahun 2014 dengan meminta keterangan dari banyak pihak, akhirnya tahun 2017 ini KPK menetapkan tersangka kasus indikasi tindak pidana korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan penyidik telah meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan dan memiliki bukti permulaan yang cukup menetapkan tersangka pada mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syarifuddin Arsyad Temenggung (SAT).

"Tersangka SAT ‎diduga telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara hingga Rp 3,7 triliun dengan penerbitan SKL BLBI untuk Sjamsul Nursalim," ujar Basaria, Selasa (25/4/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Atas perbuatannya, Syafruddin Arsyad Temanggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan ‎Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help