Hari Kebangkitan Nasional

Pembangunan Ketenagalistrikan Dilakukan di 2.500 Desa yang Belum Dapat Aliran Listrik

Pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di sektor kelistrikan.

Pembangunan Ketenagalistrikan Dilakukan di 2.500 Desa yang Belum Dapat Aliran Listrik
net
ILUSTRASI LISTRIK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di sektor kelistrikan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menjelaskan pembangunan ketenagalistrikan telah dilakukan di 2.500 desa yang belum mendapat aliran listrik.

Pada saat yang sama, kebijakan pemerataan dilakukan melalui subsidi listrik yang difokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah.

"Sehingga bisa dilakukan relokasi subsidi listrik tahun 2016 sebesar Rp 12 triliun, dialihkan untuk menunjang sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur," ujar Rudiantara dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Sabtu (20/5/2017).

Bukan itu saja, Pemerintah juga memandang bahwa pembangunan infrastuktur diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca: Indonesia Punya Modal Jadi Negara Lima Besar di Dunia

Termasuk juga salah satunya infrastruktur jalan raya.

"Baru-baru ini Bapak Presiden berkenan menjajal langsung jalan Trans-Papua yang sudah hampir selesai dibangun. Dari 4.300 kilometer jalan raya Trans-Papua, 3.800 kilometer di antaranya telah dibuka," katanya.

Dalam Bidang agraria, juga telah diluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan, kesempatan dan SDM.

Kebijakan ini menitikberatkan pada reforma agraria, termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pendidikan dan elatihan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan serta ritel modern dan pasar tradisional.

Kebijakan ini bertitik berat pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan atau akses dan penggunaan lahan, yang dilaksanakan melalui jalur Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial.

Melalui program Reforma Agraria ini, pemerintah mengalokasikan kepemilikan lahan TORA dan pemberian legalitas akses perhutanan Sosial kepada masyarakat bawah.

Pemerintah juga melakukan upaya pemerataan di sektor Kominfo melalui program Palapa Ring, berupa proyek pembangunan jariangan tulang punggung serat optic nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia sehingga keberadaan internet bekecepatan tinggi (broadband) dapat dinikmati secara luas. (ANDRI MALAU/TRIBUNNEWS)

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help