Minta Presiden Bersikap Soal Pansus, Gerindra: KPK Periode Sekarang Kayak KPK-nya Pak Luhut

Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono angkat bicara mengenai pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Minta Presiden Bersikap Soal Pansus, Gerindra: KPK Periode Sekarang Kayak KPK-nya Pak Luhut
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT), di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/5/2017). KPK mengamankan 7 orang dan menetapkan empat orang sebangai tersangka (dua orang pejabat Kemendes dan dua orang pejabat BPK) serta menyita uang sebanyak Rp40 Juta, Rp1,145 Milyar dan USD 3000 yang diduga sebagai suap terkait pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Kemendes. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono angkat bicara mengenai pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Agus meminta Presiden Joko Widodo bersikap terkait pembentukan Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"KPK beberapa kali, KPK waktu kasus, saya inget Presiden panggil KPK, KPK datang ke istana dalam kasus reklamasi, presiden undang rapat dan panggil KPK," kata Ferry di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (11/6/2017).

Ferry menilai KPK tidak boleh datang dalam undangan rapat Presiden. Kini, KPK meminta Presiden Joko Widodo bersikap mengenai hak angket. Ferry mengatakan KPK melibatkan diri dalam proses kekuasaan diluar wilayahnya.

"Agak membuka pretensi orang, KPK periode sekarang kok kayak KPKnya Pak Luhut Binsar Panjaitan," kata Ferry.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, berharap Presiden Joko Widodo menolak hak angket KPK.

Ia berharap Jokowi mengambil sikap dalam kisruh hak angket KPK. Hingga kini, Kepala Negara selaku eksekutif belum menyatakan sikap dan pendapat soal hak angket KPK yang bergulir di DPR.

" KPK kan enggak harus lapor ke Presiden, tapi Presiden pasti mengamati lah. Mudah-mudahan Presiden mengambil sikap," kata Agus seusai menghadiri acara Konvensi Anti Korupsi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).

Ia mengatakan, saat ini DPR selaku cabang kekuasaan legislatif sudah bersikap untuk terus melanjutkan hak angket."Kalau KPK kan posisinya di yudisial ya. Nah sekarang legislatif sudah bersuara. Yang perlu kita tunggu yang dieksekutif (Presiden). Ya paling tidak sama seperti suaranya KPK," ujar Agus.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help