Korupsi KTP Elektronik

KPK Tidak Bakal Hadirkan Miryam di Hadapan Pansus Angket

KPK kembali menegaskan tidak akan mengizinkan Miryam S Haryani memenuhi panggilan Pansus Angket

KPK Tidak Bakal Hadirkan Miryam di Hadapan Pansus Angket
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012, Miryam S Haryani, tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/5/2017). Miryam diperiksa sebagai tersangka dalam kasus itu. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan tidak akan mengizinkan mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani memenuhi panggilan Pansus Angket.

Padahal sesuai dengan surat yang dikirimkan Pansus angket ke KPK, hari ini Senin (19/6/2017) ada agenda RDPU Pansus Angket KPK dengan Miryam untuk mengklarifikasi surat pernyataan yang disampaikan kepada Pansus Angket KPK.

Ini lantaran Miryam berstatus tahanan KPK atas kasus dugaan pemberian keterangan tidak benar di persidangan korupsu e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mempersilakan DPR menggunakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun sebagai lembaga penegak hukum, KPK akan selalu tunduk pada hukum. Termasuk dalam merespons surat Panitia Angket DPR yang memanggil Miryam siang ini.

"Silakan DPR menggunakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KPK wajib memastikan apa yang kami lakukan, termasuk respon terhadap surat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat," terang Febri.

Bukan tanpa alasan, KPK tidak mengizinkan Miryam hadir di Pansus karena seorang tahanan tidak diperkenankan dihadirkan di luar proses hukum sebagaimana diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan, penahanan terhadap seseorang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan di sidang pengadilan.

Terakhir Febri juga meminta setiap pihak untuk memisahkan antara proses politik hak angket yang bergulir di DPR dengan proses penanganan perkara yang sedang berjalan di KPK.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help