Hak Angket KPK

Respon Kapolri Tanggapi Ancaman Anggota Pansus Angket KPK Boikot Anggaran Polri

Ancaman dari DPR berkaitan dengan polemik hak angket. Ancaman dilontarkan oleh anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK, Muhammad Misbakhun.

Respon Kapolri Tanggapi Ancaman Anggota Pansus Angket KPK Boikot Anggaran Polri
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jend. Pol. Tito Karnavian memberikan arahan kepada jajarannya dalam Gelar Pasukan Ramadania 2017 di Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017). Dalam arahannya Mantan Kapolda Metro Jaya itu menyampaikan tiga tugas pokok selama musim mudik lebaran 2017, yaitu penanganan lalu lintas di jalur mudik, pengamanan selama musim mudik, dan partisipasi dalam pengendalian harga bahan pokok. TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri menanggapi ancaman Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bakal memboikot pembahasan anggaran KPK dan Kepolisian RI pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018.

Ancaman dari DPR berkaitan dengan polemik hak angket.

Ancaman dilontarkan oleh anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK, Muhammad Misbakhun.

Bermula karena KPK dan Polri menolak menghadirkan Miryam S. Haryani dalam pemeriksaan angket KPK.

Tito menyayangkan ancaman tersebut.

Baca: Pansus Hak Angket DPR Dinilai Kekanak-kanakan Mengancam Akan Tahan Anggaran KPK dan Polri

Sebab, akan mengganggu operasional kepolisian dalam memberikan keamanan terhadap masyarakat.

"Mungkin akan mengorbankan operasi kepolisian kemudian keamanan masyarakat, ini kan bukan Tito pribadi tapi untuk personel mengamankan rakyat," ujar Tito di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2017).

Demi menanggapi hal itu, ucap Tito, pihaknya akan menemui Komisi III DPR RI.

Wakapolri Jenderal Syafruddin yang akan mewakili Polri bersama dengan bagian hukum Polri.

Halaman
12
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help