Sesuai Kebijakan Presiden Sekolah Lima Hari Harusnya Didukung

Haedar mengatakan PP Muhammadiyah mendukung sepenuhnya kebijakan Mendikbud sekaligus mendukung dalam menjalankan tugasnya

Sesuai Kebijakan Presiden Sekolah Lima Hari Harusnya Didukung
Tribunnews.com/Imanuel Nicolas Manafe
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Pusat Muhammadiyah berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak membatalkan rencana sekolah lima hari sebagaimana yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy.

Sebab jika merujuk pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tampak sekali kuatnya dasar aturan dan pertimbangan yang dijadikan pijakan, bahwa yang dilakukan Mendikbud sepenuhnya melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan Presiden.

"Berharap agar Presiden memberikan penguatan, memback-up, melindungi, dan mendukung sepenuhnya kepada Mendikbud atas kebijakan yang telah diambil karena pada dasarnya kebijakan tersebut menjalankan kebijakan pendidikan karakter yang menjadi komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk diimplementasikan,"ujar Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam pernyataan persnya yang diterima Tribunnews, Selasa(20/6/2017).

Haedar mengatakan PP Muhammadiyah mendukung sepenuhnya kebijakan Mendikbud sekaligus mendukung dalam menjalankan tugasnya sampai berhasil.

"Kami yakin Mendikbud Prof Muhadjir Effendy telah mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden untuk keberhasilan pendidikan karakter,"kata Haedar.

Mendikbud lanjut Haedar juga dikenal sebagai ahli pendidikan yang basis akademiknya kuat dan pengalamannya di dunia pendidikan luas, sehingga berada di jalur kebijakan yang kuat, taat asas, dan konstitusional.

Lebih jauh Haedar menjelaskan kebijakan pendidikan di Indonesia perlu lebih dinamis dan progresiif untuk penguatan pendidikan karakter dan membangun daya saing bangsa agar tidak kalah oleh bangsa-bangsa lain, karenanya apa yang telah diambil kebijakan oleh Mendikbud tersebut dapat menjadi bagian dari revitalisasi pendidikan nasional menghadapi era persaingan global.

"Jika ada wacana atau rencana menaikkan Permendikbud menjadi Perpres maka seyogyanya untuk menyempurnakan dan memperkuat kebijakan yang telah diambil Mendikbud, sebaliknya tidak mengaburkan, memperlemah, dan membatalkan,"kata Haedar.

Penulis: Willy Widianto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help